Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengimbau Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebijakan berwawasan lingkungan. Jika tidak, persoalan lingkungan hidup di Sumut akan semakin kompleks dan dilematis.
Menurut Erry, pembangunan demi menekan laju pertumbuhan ekonomi jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik bagi manusia maupun ekosistem hewan dan tumbuhan.
“Salah satu contoh misalnya pembangunan perumahan dipinggir sungai. Jangan sampai pembangunan itu mengubah alur dengan membenteng hingga menimbulkan penyempitan badan sungai. Itu dapat memicu banjir. Begitu juga dengan usaha pertambangan, pembangunan rumahsakit, usaha pengolahan yang menggunakan bahan kimia. Tentu harus dilihat dampak limbahnya. Pemerintah Kabupaten/Kota harus jeli dalam mengeluarkan izin pembangunan,” kata Wagub Sumut saat membuka Rembuk Nasional Kebangsaan dengan tema ‘Revolusi Mental Pembangunan Lingkungan Hidup Economic Based Policy vs Resources Based Policy’ yang berlangsung di Ballroom Hotel Dyandra Santika, Senin (29/9/2014).
Menurut Erry, keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan sektor ekonomi, namun juga ditandai dari keselarasan kelestarian lingkungan. Nilai ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan selaras bagai satu mata rantai kesatuan.
“Kita juga menyadari, permasalahan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu perlu adanya pola pendidikan di sekolah, baik pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi secara sistematis yang dapat merubah pola pikir dan pengetahuan lingkungan hidup masyarakat,” ujar Erry.
Erry menambahkan, Kabupaten/Kota juga sebaiknya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menelurkan arah kebijakan pembangunan yang bermuara pada pengelolaan lingkungan hidup.
“Jika tidak, keselarasan antara pembangunan dengan lingkungan akan sulit tercapai. Persoalan lingkungan akan menjadi dilema yang tak kunjung tuntas. Dengan adanya Rembuk Nasional ini, diharapkan memberikan manfaat kepada peserta yang nantinya akan menjadi rujukan dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” sebut Erry.
Sementara Ketua Panitia Rembuk Nasional, Pontas Pardede mengatakan, sebagai negara kaya akan sumber daya alam, kebijakan pemerintah terlihat kurang memperhatikan keseimbangan ekosistem.
Berbagai angka statistik menunjukkan bahwa laju kerusakan lingkungan di Indonesia makin memprihatinkan. Bahkan manfaat yang dirasakan masyarakat dengan akibat yang ditimbulkan kadang tidak sebanding.
Mengapa demikian, karena Indonesia belum memiliki neraca data yang dapat mengukur tingkat laju perekonomian dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi tersebut terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan alam.
Pontas berharap, pemerintah memiliki daya metode yang dapat mengukit manfaan dan akibat dari suatu pembangunan, terutama bagi lingkungan.
“Stakeholder seperti pemerintah, pengusaha, akademisi, LSM, pengamat dan masyarakat luas, masri bersama-sama mengedepankan pelestarian lingkungan demi generasi mendatang,” ajak Pontas.
Ketua DPP Institut Lembang Sembilan, HM Alwi Hami mengatakan, lingkungan hidup merupakan satu bagian yang terpenting untuk memelihara kelangsungan hidup untuk generasi-generasi kedepan. Roh dari lingkungan hidup itu ada pada kita sendiri.
“Pertemuan seperti Rembuk Nasional diharapkan merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang akan disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada presiden dan wakil presiden terpilih dalam menentukan arah pembangunan berwawasan lingkungan.
“Kegiatan seperti ini sangat penting dan rumusan-rumusan serta kesimpulan yang didapatkan dapat mendukung visi misi pemerintahan kedepan,” sebut Alwi. (OB1)
