Presiden Terpilih Jokowi-JK dinilai perlu memikirkan kebijakan strategis sektor energi yakni memanfaatkan kebun sawit. Kebun sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) itu bisa dijadikan bahan baku produksi green diesel.
Menurut pengamat Energi, Wibowo S Wirjawan, konsep ini dinamakan ‘Kebun Energi’ yang memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan dan energi dalam implementasi program.
“Produk green diesel dijual kepada BUMN energi untuk didistribusikan dan dijual ke pasar dalam negeri. Sebagian hasil penjualan kelapa sawit digunakan oleh petani untuk mencicil kredit lunaknya,” katanya di Jakarta, Senin (29/9/2014).
Dari kebijakan ini makakonsep energi yang dianut adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat berpartisipasi menyediakan bahan baku energi nabati, turut serta dalam proses produksi Bahhan Bakar Nabati (BBN) dan menyediakan energi untuk rakyat banyak.
Pemerintah Jokowi-JK bisa memanfaatkan banyaknya lahan terlantar di Indonesia yang mencapai 70 juta hektare terutama hutan HPH yang sudah tidak produktif, lahan gambutex-program 1 juta hektar dan tanah HTIyang ditelantarkan pemiliknya.
“Tidak ada kata terlambat untuk memulai.Pemerintah Baru harus mulai bangun Kebun Energi sekarang meskipun hasilnya akan dinikmati dalam tiga-empat tahun mendatang,” tutur Wirjawan yang pernah menjadi Deputi Pengendalian Finansial BP Migas.
Wirjawan menambahkan, melalui pembentukan ‘Kebun Energi’ yang dikelola bersama oleh aliansi perkebunan dan BUMN energi, maka masalah lingkungan, pengelolaan limbahdan karbon (CO2) bisa diatasi dengan melalui penerapan praktik-praktik manajemen kebun yang berstandar Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO).
Wirjawan menjelaskan, pengembangan biofuel di Indonesia tidak berkembang pesat seperti di negara lain karena banyaknya faktor penghambat dalam implementasi program pengembangan biodiesel.
“Padahal banyak multiplier effect yang didapat. Untuk produksi greendiesel 100 ribu barel per hari dibutuhkan sekitar 5 juta ton CPO per tahun dan luas lahan 1 juta hektar. Perlu tenaga kerja sekitar 1,5juta orang dan devisa yang bisa dialihkan ke dalam negeri sebagai substitusi impor mencapai $ 4,6 milyar per tahun,” katanya. (inl/OB1)
