Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi menggelar pertemuan dengan manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, terkait maraknya keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik, terutama pada bulan Ramadhan.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Tengku Erry Nuradi, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, (8/7/2015).
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Pengembangan PT PLN (Persero) Pusat Nasri Sebayang didampingi petinggi lain diantaranya General Manager (GM) PLN Wilayah Sumut Dian Anto, GM Pembangkitan Sumbagut Sugianto, GM Proyek Pembangkit Sumbagut M Rafiq, GM PLN Unit Induk Pembangunan III Robert Purba, GM Pusat Pengandalian dan Penyaluran Beban Eko. Wagub Sumut didampingi Assisten Ekbang Provsu Hj Sabrina dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Usai pertemuan, kepada wartawan Tengku Erry Nuradi menyatakan, pemadaman listrik mengakibatkan masyarakat terganggu melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan.
“Jelang Ramadhan kemarin, saya sudah meminta kepada PLN untuk menjaga stabilitas listrik pada bulan Ramadhan, agar tidak mengganggu ibadah, terutama pada malam hari,” ujar Erry.
Erry mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerima banyak keluhan dengan adanya pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Hari ini kita undang pihak PLN untuk menjelaskan berbagai persoalan yang menyebabkan listrik sering padam. Apa kendalanya sekaligus apa solusinya. Masyarakat butuh penerangan dan daya untuk beraktifitas, terutama pada malam hari, apalagi saat bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran,” tambah Erry.
Erry berharap beroperasinya PLTA Asahan III dapat mengurangi krisis listrik di Sumut, setelah terkendala lebih dari 10 tahun terakhir. Izin pinjam pakai lahan dari Kementerian Kehutanan sudah terbit pada 25 Juni 2015, sehinga kendala utama dalam proses pembangunannya dengan ini sudah menampakkan titik terang.
“Izin Pinjam Pakai kawasan hutan sudah keluar, sehingga Pemerintah Provinsi beserta Pemkab Tobasa dan Asahan akan segera membentuk Tim Inventarissasi Pengusaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Hutan (IP4T) yang nantinya di ketuai oleh BPN,” papar Erry..
Erry mejelaskan, dalam kawasan hutan yang akan dibangun PLTA Asahan III tersebut, terdapat 87 persen areal yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN.
“Perlu diinventarisir apakah sertifikat tersebut keluar sebelum SK 44 tahun 2005. Apabila sebelum SK tersebut, maka Menhut akan merevisi izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan, jika ini selesai, PLN akan segera melaksanaan pembangunan pembangkit Asahan III,” sebut Erry. (OB1)
