TobaPulp Inginkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Berinvestasi

RDP Komisi A DPRD Sumut, untuk mencari ‘win-win solution’ atas permasalahan tanah adat di Sumatera Utara (Sumut), yang salah satunya dipersoalkan masyarakat Lumban Sitorus.

Menurutnya, secara legalitas TobaPulp telah mengantongi berbagai perizinan dalam operasionalnya. Seperti izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diberikan pemerintah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *