RDP Komisi A DPRD Sumut, untuk mencari ‘win-win solution’ atas permasalahan tanah adat di Sumatera Utara (Sumut), yang salah satunya dipersoalkan masyarakat Lumban Sitorus.
Menurutnya, secara legalitas TobaPulp telah mengantongi berbagai perizinan dalam operasionalnya. Seperti izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diberikan pemerintah.