Idealnya rakyat harus melakukan perlawanan atas kedzaliman yang dilakukan PLN Sumut, karena sikap diam rakyat Sumut disalahartikan PLN dan bukan berarti rakyat pasrah akan kesewenang-wenangan PLN melakukan pemadaman parah.
Sesungguhnya satu dekade terakhir rakyat dan masyarakat sipil telah melakukan perlawanan baik melalui demo maupun gugatan hukum. Tetapi, upaya yang dilakukan tidak membuat petinggi PLN bergeming untuk menghentikan pemadaman dan melayani pelanggan listrik Sumut dengan baik.
Boikot bayar listrik harusnya menjadi solusi paling efektif melakukan perlawanan terhadap PLN yang melakukan pemadaman bergilir dan sikap melawan hukum PLN yang tidak memberikan ganti rugi. Jika, PLN bisa tidak menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan prima dan harusnya ada kompensasi terhadap pemadaman yang dilakukan.
Pertanyaannya, mengapa pelanggan melawan melalui boikot bayar listrik sebagai tanggung jawab hukum PLN yang telah lalai dan wanpretasi.
Rakyat Sumut didorong melakukan gerakan sosial “Boikot Bayar Listrik” sebagai simbol kemarahan rakyat kepada PLN yang selama ini tidak memilki upaya serius menuntaskan permasalahan pemadaman listrik di Sumut.
