TPL Sayangkan Kampanye LSM Asing ‘RAN’ yang Bakal Tuai Perpecahan Penyelesaian Tanah Adat

OBROLANBISNIS.com – PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL)  menyayangkan sikap LSM asing, Rainforest Action Network (RAN), yang membuat kampanye di media sosial (Medsos) yang menimbulkan potensi memecah belah persatuan masyarakat dalam proses penyelesaian tanah adat secara damai oleh Pemerintah Indonesia.

PT TPL menyambut baik program pemerintah dalam hal pengakuan tanah/hutan masyarakat hukum adat sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, dan meminta LSM asing untuk menghentikan kampanye di media sosial yang menghambat penyelesaian tanah adat yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Direksi PT TPL, Mulia Nauli berharap, semua pihak menghormati  dan menjunjung tinggi independensi dan integritas proses penyelesaian tanah adat yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam hal penyelesaian tuntutan lahan masyarakat di areal konsesi PT TPL, Perseroan mengikuti aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena areal konsesi Perseroan adalah milik negara.  PT TPL tidak berwenang untuk melepaskan kawasan hutan negara tanpa ijin dan persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

“Perseroan mendukung sepenuhnya proses  penyelesaian tanah/hutan adat yang berada di kawasan hutan yang sudah dibebani hak. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap Perseroan dalam menyelesaikan klaim hutan kemenyan seluas 5.172 ha yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi hutan kemenyan bagi masyarakat Desa Pandumaan & Sipituhuta pada Desember 2016 lalu,” papar Mulia Nauli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2017).

Terhadap klaim-klaim tanah/hutan adat lainnya yang berada di dalam konsesi Perseroan, PT TPL sedang dan secara serius mendiskusikan dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) untuk melakukan analisis, identifikasi dan verifikasi  terhadap klaim-klaim tersebut.

“Kami berharap agar para pihak dapat memahami dan menghormati proses yang sedang berjalan di Negara RI sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang tentang kehutanan Nomor 41 tahun 1999,” lanjut Mulia Nauli.

Perseroan menyayangkan kampanye situs “Ran.org” yang dilakukan oleh sebuah LSM asing dikhawatirkan justru dapat menghambat proses penyelesaian yang sedang dijalankan oleh Pemerintah melalui Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Kampanye semacam itu justru tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah serta dapat mengganggu proses penyelesaian yang sedang dijalankan oleh Pemerintah,” papar Mulia Nauli.

PT TPL merupakan salah satu perusahaan terkemuka di bidang pulp di mana pasokan terbesar bahan baku berasal dari perkebunan kayu eucalyptus (HTI) yang dibangun sendiri secara berkelanjutan dengan konsep Pembangunan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

PHPL TPL di areal konsesi yang ijinnya diberikan oleh Pemerintah melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 493 tahun 1992 , yang awalnya seluas 269.060 ha berada pada hutan produksi (HP) dan terakhir kali mendapat perubahan ijin melalui SK Menteri Kehutanan no 179 tahun 2017 (Nomor SK.179/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2017 yang luasnya menjadi 185.016 ha. (rel/OB1)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share
Web Design BangladeshBangladesh Online Market