Isu Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Butuh Perhatian Parpol

OBROLANBISNIS.com – Isu program Kependudukan dan Keluarga dinilai belum terlalu seksi di mata partai politik (politik). Padahal, isu mengenai kependudukan memiliki peran penting terhadap pembangunan daerah dan Indonesia.

Demikian disampaikan Heru Susetyo SH LLM MSi PhD dari Fakultas Hukum UI dalam diskusi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bersama para Calon Lesgislatif bertemakan ‘Pendewaasan Usia Perkawinan Anak’, Jumat (2/11/2018).

Hadir juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Temazaro Zega, Kasub Direktorat Analisir Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan BKKBN Pusat, Muktiani Asrie Suryaningrum, Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) Anthony SSos dan para calon anggota legislatif (caleg) baik tingkat Kota Medan maupun Provinsi Sumut.

Heru mengungkapkan, isu program Kependudukan dan Keluarga Berencana membutuhkan adanya perhatian khusus dari legislator dan partai politik.

Pasalnya, program-program tersebut selama ini memiliki kesulitan mendapatkan penganggaran dari APBD. “Didalam isu Kependudukan dan Keluarga Berencana salah satunya yang diperhatikan terkait mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Keluarga Berencana yang akan menggambarkan bagaimana para calon legislatif dan partai politik mengerti dan memiliki rasa sensitif yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, utamanya permasalahan mendasar mengenai kependudukan,” ucapnya.

Partai politik dan calon legislator harus mengerti bahwa masalah kependudukan merupakan kunci dasar bagi negara dalam arti luas untuk menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fokus pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kualitas keluarga yang baik dapat tercipta jika laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah ideal.

Grassroot partai politik merupakan potensi besar dalam mensukseskan program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Keluarga Berencana, karena para anggota parpol dapat dengan mudah bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mengetahui permasalahan-permasalahan spesifik di daerah tertentu mengimplementasikan kedua program tersebut.

Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan Parpol dan calon anggota legislatif dalam pengarusutamaan keluarga berencana dan pendewasaan usia nikah, antara Iain Kesadaran dan pemahaman caleg yang bervariasi terhadap urgensi keluarga berencana dan pendewasaan usia nikah.

Kemudian, Sistem manajerial dan kaderisasi dalam tubuh partai politik yang belum terselenggara baik; Pendidikan politik dan proses transfer pengetahuan yang belum komprehensif dalam lembaga parpol; Komunikasi antara pemangku kepentingan di tingkat Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun daerah dengan partai politik di daerah yang belum terjalin baik.

Selain itu, Masyarakat, pelaku usaha dan konstituen partai politik pada umumnya belum menganggap isu KB dan pendewasaan usia nikah sebagai hal yang penting. Sebaliknya, masih banyak warga dan konstituen parpol yang resisten.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Temazaro Zega berharap, dukungan para Caleg untuk dapat membawa isu kependudukan ke tengah masyarakat soal pentingnya pengendalian penduduk.

Direktorat Analisir Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan BKKBN Pusat, Muktiani Asrie Suryaningrum menambahkan, pernikahan usia anak memiliki dampak yang cukup rentan. Seperti rentang waktu produksi akan semakin panjang hingga tingginya kematian bayi dan ibu. “Hal itu disebabkan usia remaja yang beresiko terhadap anak yang bisa mengalami resiko terhadap gizi maupun kepada psikologi terhadap sang ibu,” ujarnya. ***

[OB1]

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share
Web Design BangladeshBangladesh Online Market