Redaksi

Hot:

obrolanBisnis.com

CV Pram Desain Grafika

Pimpinan Umum : HM Tambunan

Wakil Pimpinan Umum : Rajesh Ahmad

Pimpinan Redaksi : HM Tambunan

Wakil Pimpinan Redaksi : Rajesh Ahmad

Dewan Penasehat : Syaiful Hadi JL, Asmadi Tambunan

Redaktur Pelaksana : DW Purba

Koordinator Liputan : Handoko Aruan

Staf Redaksi : Tasrin Halmas, Rasyid Ridhayanta, Musran Ashal, Yun Jaya Putra, A Chaniago.

Kepala Biro: Muhammad Ali Hanapiah (Madina), Indra Irawan (Tanjung Balai)

Fotografer: Almoratsu

Manager IT : Fuji

Pimpinan Perusahaan: Tri Julia Agustin

Manager Marketing : Lidia Ritamilu

Staf Manager : Aldo Prayoga, Rezki Pratiwi

Penasehat Hukum : Farid Wajdi SH MHum

Alamat Redaksi : Jalan Sidorukun No.31, Medan

Cabang: Asrama Kowilhan Jalan Sejati Blok D 11 Medan – Sumatera Utara

Contact : +6281 3611 01578 / +62813 7078 7812

Email: redaksi@obrolanbisnis.com – obrolanbisnis@gmail.com

MEDAN - Penetapan status tersangka kepada Nazriel Irham alias Ariel Peterpan, dalam kasus video mesum dapat dijadikan momentum moral dan hukum untuk kasus serupa. Bahkan, lebih jauh lagi kasus itu harus jadi pintu masuk yang fenomenal untuk memberangus situs porno sekaligus. "Ini akan memberi efek jera bagi para pelaku dan penyebar pornografi. Kasus Ariel, cs harus jadi contoh untuk penanganan peredaran kasus video mesum lainnya di Indonesia. Tidak hanya pelaku tetapi juga pengedarnya harus dihukum," kata Direktur Lembanga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi SH MHum, hari ini, di Medan. Menurutnya, video mesum mirip artis tersebut pasti berdampak positif bagi pencegahan pornografi di Indonesia. Sebab, kalau merujuk beberapa kasus sebelum Ariel cs, pelaku video porno tidak terjamah hukum. "Dalam tiga tahun terakhir peredaran video porno di internet memang marak. Namun, belum ada sanksi hukum tegas yang menjerat pelaku. Misalnya kasus mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini-Maria Eva, serta bupati maupun calon bupati dari Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Maluku," ucap Dekan Fakultas Hukum UMSU ini. Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan lebih dari 97 persen remaja Indonesia pernah menonton video porno. Hal itu tentu sangat ironis di negeri yang mengklaim bukan negara sekuler, tetapi agamis-relijius ini. Apalagi kalau misalnya, mencari di search engine seperti Google, lalu diketik “SMP dan SMA”, hasil penelusuran yang muncul adalah situs-situs porno. "Bukan info tentang sekolah SMP atau SMA yang keluar, melainkan gambar-gambar porno," tambahnya. Tentu fakta itu, lanjutnya, ironis dan menggelisahkan. Dari 24,5 juta situs yang dimiliki penduduk Indonesia, lebih 1 juta adalah situs porno. Menurut data Google, Indonesia negara urutan ketiga yang paling banyak mengetikkan kata “sex” di Internet. Bahkan kalau merujuk hasil survei 'Jangan Bugil Depan Kamera' (JBDK) selama 2010, masyarakat Indonesia berada pada urutan keempat di dunia yang gemar membuka internet untuk situs porno. Mirisnya, di tahun 2008 dan 2009, Indonesia berada pada urutan ketiga dari beberapa negara di Asia setelah Vietnam, Kroasia, dan beberapa negara Eropa lainnya. "Masyarakat Indonesia yang mengakses dengan kata kunci 'sex' pada jaringan internet, penggemarnya selain dari kalangan remaja dengan usia antara 14-26 juga usia 30-45 tahun, merata di seluruh daerah di Indonesia. Mereka mengakses dari warung internet (warnet) dan juga dari perkantoran," ujarnya. Atas dasar itulah, papar Farid, sudah saatnya penegak hukum menggunakan UU No 44/2008 tentang Pornografi, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 33/2009 tentang Perfilman, Pasal 282 KUHP terkait menyiarkan atau mempertunjukkan tindakan asusila guna menggusur segala sesuatu yang beraroma mesum atau asusila, termasuk yang ada di situs-situs internet. Bagi pemerintah dan masyarakat, kasus Ariel cs harusnya jadi momentum untuk mempersempit ruang penggunaan internet yang mengakses situs berbau pornografi. "Pemerintah dan masyarakat wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan situs pornografi. Polisi tidak berhenti pada sekadar menuntaskan kasus Ariel cs. Tetapi pemerintah dan polisi harus terus bergerak memperkecil akses terhadap situs porno tersebut, dengan memasang filter-filter untuk memblokir situs," katanya. Dengan demikian, pengguna internet tak bisa mengaksesnya. Kemudian perlu edukasi kesadaran masing-masing individu untuk menyensor sendiri situs yang akan dibuka. "Di luar itu, perlu dukungan dari administrator di kampus, kantor pemerintah atau swasta, juga harus punya sistem untuk mencegah akses terhadap situs porno tersebut," tandas Farid. [hmt]

Redaksi

Most Recent