Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo menilai, Bank Pembangunan Daerah (BPD) belum maksimalkan Biaya Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pasalnya, kebutuhan masyarakat Indonesia akan hunian yang layak semakin tinggi. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan fisik rumah terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Padahal, MoU antara BPD-BPD dan Kemenpera sudah dilakukan cukup lama, namun sampai ini realisasinya mendekati nol besar,” ujar Eddy Ganefo di Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Eddy menambahkan, MoU yang dilakukan antara BPD dan Kemenpera tersebut bertujuan untuk membiayayi pembangunan perumahan bagi MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Semestinya, BPD dalam hal ini bisa memberikan fasilitas pembiayaan berbunga ringan,” katanya.
Nantinya, fasilitas berbunga ringan tersebut, sangat mungkin diberikan kepada MBR tanpa adanya kekhawatiran akan menuai resiko kerugian akibat kredit macet.
“Karena Pemerintah memberikan jaminan kepada BPD yang membiayayi proyek perumahan MBR dengan mengasuransikan kredit BPD,” ujar Eddy. “Jadi tidak ada resiko yang perlu dikhawatirkan,” tuturnya. (inl/OB1)
