Ketua Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA-USU) Komisariat Daerah (Komda) Sumatera Utara (Sumut), Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU berperan aktif menelurkan ide, gagasan, masukan dan sumbang fikiran dalam mendongkrak perekonomian dan pembangunan Sumut.
Tengku Erry Nuradi yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Sumut menyatakan, sudah saatnya alumni Fakultas Ekonomi ikut berpartisipasi dalam menyusun konsep cerdas dalam mendorong laju perekonomian di Sumut. Konsep tersebut dapat dilahirkan dari kelompok diskusi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
“Kedepan, ada baiknya kita melaksanakan kegiatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan berbagai kalangan, baik itu alumni Fakultas Ekonimo, perbankan, dunia industry, Kadin dan pihak berkompeten lainnya membangun gagasan cemerlang dalam upaya menelurkan konsep pembangunan ekonomi Sumatera Utara. Misalnya kelompok diskusi dengan nama North Sumatra Financial Club,” sebut Erry.
Erry menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak dapat mengandalkan sepenuhnya kepada APBD dalam mendorong pembangunan. Harus memiliki strategi tepat sasaran, karena 50 persen APBD Sumut yang ada dikembalikan ke daerah sebagai Dana Bagi Hasil (DBH).
“APBD Sumut pertahun hanya Rp 8,5 triliun. Hampir 50 persen diantaranya hanya numpang lewat, karena harus dikembalikan ke Kabupaten Kota sebagai Dana Bagi Hasil. Sementara Belanja Modal hanya 1,5 triliun. Dengan kondisi ini, Sumut kesulitan melakukan pembangunan. Kita butuh konsep jitu ditengah kondisi yang ada,” ujar Erry.
Erry berharap, dengan terbentuknya kelompok diskusi dari berbagai disiplin ilmu, dapat memberikan masukan dan gagasan dalam mendorong roda pembangunan.
“Seperti apapun Sumut saat ini, kita tidak bisa diam saja. Sumut harus memiliki daya saing sekaligus sukses menjadi etalase Indonesia bagian barat. Mari kita ambil peran masing-masing dalam membangun Sumut demi kesejahteraan masyarakat,” ajak Erry.
Erry juga menyinggung tentang pengurangann subsidi BBM. Pengurangan subsidi BBM tersebut layak menjadi acuan diskusi akademisi, praktisi dan pihak berkompeten.
“Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyikapi pengurangan subsidi BBM. Hal yang memungkinkan adalah meminta pemerintah pusat mengucurkan bantuan pembangunan infrastruktur sebanyak pengurangann subsidi BBM di Sumut. Ini adalah topik yang perlu mendapat pembahasan mendalam dari alumni Fakultas Ekonomi,” sebut Erry. (OB1)
