Pemerintah Daerah Dominasi Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Sumut

Dari 175 laporan pengaduan yang diterima Ombudsman Perwakilan Sumut pada tahun 2014, tercatat instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah pemerintah daerah dengan 83 aduan atau 49,4 persen.

Disusul kepolisian dengan 35 kasus atau 20,83 persen dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 16 kasus (9,52 persen).

Tahun 2015 ini, Ombudsman menargetkan untuk meningkatkan sosialisasi dan bimbingan kepada Pemda di Sumut, agar mengetahui tentang itu pelayanan publik dan melakukan perbaikan.

“Ombudsman juga meminta agar seluruh Pemda di Sumut mengalokasikan anggaran pelayanan publik dalam APBD masing-masing,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar, di Medan, Senin (12/1/2015).

Dengan demikian, perhatian Pemda terhadap pelayanan publik akan semakin baik. “Itu ditandai dengan upaya percepatan pelayanan publik di daerahnya masing-masing,” ucap Abyadi.

Abyadi menambahkan, pihaknya juga meminta agar tahun ini, kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati walikota memimpin langsung proses perbaikan pelayanan publik di daerah yang dipimpinnya.

“Dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kepala daerah adalah pembina pelayanan publik. Sehingga perannya sangat penting dalam proses perbaikan pelayanan publik di daerahnya,” ucapnya.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk segera merealisasikan Permendagri No 24 tahun 2006 dan surat edaran Mendagri No 061/3023/SJ-R.2012 dan instruksi Mendagri No 570/3203/SJ yang isinya tentang percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (OB1)