Sumut Pintu Gerbang Indonesia Bagian Barat yang Perlu Diperhatikan

KETUA DPD RI, Irman Gusman mengatakan, Provinsi Sumut merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Barat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Kalau Sumatera Utara maju, Indonesia juga ikut maju. Kalau banyak persoalan maka akan berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan nasional,” ujar Irman usai peresmian Kantor DPD RI Perwakilan Sumut, (7/11/2015), di Medan.

Bacaan Lainnya

DPD RI akan terus memperjuangkan pengembangan semua daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional seperti Sumut dan beberapa daerah lain.

“Tentu tidak dapat dilakukan sekaligus di waktu bersamaan, karena kemampuan pusat juga terbatas. Secara bertahap yang nantinya akan menyeluruh hingga ke daerah terpencil,” sebut Irman.

Irman mengaku, aspirasi masyarakat dari ujung barat hingga ujung timur masih terdengar sayup-sayup. Tetapi sesuai dengan semangat perubahan dari MPR menjadi DPD, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi daerah sebagai salah satu langkah menjaga keutuhan NKRI.

“Ketidakadilan selalu menimbulkan masalah. Beberapa daerah mencoba melepaskan diri. Ini tidak boleh terjadi lagi. Tiap daerah akan kita dorong untuk tumbuh agar NKRI tetap utuh,” sebut Irman.

Irman Gusman juga menyatakan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang memberikan kemudahan kepada anggota DPD RI perwakilan Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan adanya kantor DPD RI di Medan.

“Ini menjadi semangat baru bagi tiap anggota DPD perwakilan dari seluruh daerah untuk memaksimalkan fungsinya memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah di pusat. Walau untuk sementara, kantor ini akan bermanfaat banyak nantinya,” ujar Irman.

DPD RI berupaya membangun dan memiliki kantor sendiri di tiap provinsi. Berdasarkan hasil kesepakatan, DPD RI akan menyiapkan biaya pembangunan, sedang lahan akan dibantu oleh Pemprov masing-masing.

“Dalam waktu dekat kita akan meresmikan kantor DPD RI perwakilan Sumatera Selatan. Bangunannya lantai 3 diatas lahan 2.700 meter. Ada auditorium, ruang sidang, ruang rapat dan dilengkapi alat telekonfrens. Kalau nanti Gubernur mau rapat dengan DPD RI yang ada di Jakarta, cukup menggunakan telekonfrens. Nantinya, jarak tidak jadi masalah lagi,” jelas Irman. (OB1)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *