WAKIL Presiden Jusuf Kalla meresmikan, peluncuran layanan izin investasi 3 jam di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk menjaring investasi padat karya.
JK mengatakan, masalah birokrasi di tanah air masih menjadi momok yang menakutkan bagi para investor. Mereka (investor) menilai pengurusan izin investasi di tanah air sangat berbelit dan biaya tinggi.
“Birokrasi yang lamban dan melelahkan. Karena itu kita memotong banyak langkah itu dengan paket-paket kebijakan yang dikeluarkan setiap dua minggu, agar tercermin bahwa kita konsisten memperbaiki birokrasi pemerintahan yang efisien dan cepat,” kata Wapres JK di Gedung BKPM, Jakarta, (11/1/2016).
Untuk itu, lanjut Wapres, kalangan pebisnis bisa melaporkan apabila menemukan oknum-oknum yang dianggap mempersulit izin investasi.
“Kalau ada oknum-oknum yang menyulitkan proses izin investasinya, lapor ke saya dan akan ditindak. Agar anda tidak terjebak macet lagi untuk mengurus izin,” kata Wapres Kalla.
Sementara, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, layanan izin investasi 3 jam sangat efektif dalam mendorong masuknya aliran investasi, baik asing maupun domestik ke Indonesia.
“Dengan adanya layanan ini, izin investasi 3 jam tersebut, maka diharapkan penyerderhanaan perizinan, Indonesia bisa memiliki daya saing yang lebih unggul,” papar Franky.
Untuk membantu para investor dalam memanfaatkan layanan 3 jam, papar Franky, BKPM telah menyiapkan pendamping untuk para investor (priority investment officer).
“Untuk investor yang hadir langsung dengan rencana investasinya di atas Rp 100 miliar atau menyerap tenaga kerja 1.000 orang dengan membawa data diri, akan didamping investor dan dia yang akan mengurus seluruh berkasnya,” papar Franky. (inl/B2)
