OBROLANBISNIS.COM – Sejak tahun 2002, Indonesia telah berubah dari eksportir menjadi importir minyak. Jika tidak ada perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) secara signifikan, maka tidak dapat dihindari Indonesia yang kaya sumber daya alam ini pada 2019 akan juga mengimpor gas.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam Talkshow bertema “Ketahanan dan Kemandirian Energi Untuk Negeri” yang digelar dalam rangka “Pertamina Goes To Campus (PGTC)” di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Senin (22/2/2016).
Hadir sebagai pembicara Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Wisnuntoro dan pakar komunikasi Effendi Gazali serta sebagai moderator budayawan Butet Kertarejasa. Acara PGTC dihadiri sekitar 1.500 mahasiswa yang memenuhi Auditorium USU.
Marwan Batubara menuturkan, Indonesia saat ini belum bisa memiliki ketahanan dan kemandirian energy karena ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya energinya. Antara lain pengelolaan migas yang seharusnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata saat ini diserahkan kepada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas.
“Padahal, menurut pasal 33 UUD 1945 migas harusnya dikuasai Negara dan pengelolaanya dilaksanakan oleh BUMN yakni Pertamina. Namun Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 tidak mengaturnya demikian. Pengelolaannya malah diserahkan ke SKK Migas sehingga tidak bisa dikelola secara optimal dan jelas inkonstitusional,” ujar Marwan.
Jika hal ini tidak diubah, lanjut Marwan, maka pengelolaan energi Indonesia akan terus terpuruk. Antara lain yang terjadi sejak 2002 Indonesia sudah menjadi importir minyak yang banyak menggerus devisa Negara. “Kalau tidak ada perubahan tata kelola migas, maka bukan tidak mungkin Indonesia sebagai pemilik sumber daya gas, pada 2019 justru menjadi pengimpor gas,” tandasnya. (OB1)
