OBROLANBISNIS.COM – Pemerintah pusat diminat segera mengeluarkan kebijakan terkait mahalnya harga gas dan keterbatasan pasokan listrik di Sumut.
“Jika tidak, pertumbuhan investasi terancam mati suri, termasuk investor yang kini telah beroperasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Sumut,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dalam diskusi dengan rombongan Komisi VII DPR RI di kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, (21/3/2016).
Hadir Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, anggota Donny Maryadi Oekon (PDIP), Yulian Gunhar (PDIP), Adian Yunus Yusak Napitupulu (PDIP), Eni Maulani Saragih (Golkar), Gito Ganinduto (Golkar), Satya Widya Yudha (Golkar), Ramson Siagian (Gerindra), Bambang Haryadi (Gerindra), Adji Farida Padmo Ardans (P.Demokrat), Andriyanto Johan Syah (PAN), H Agus Sulistyono (PKB) dan H Isqan Qolba Lubis (PKB).
Dalam diskusi, turut hadir unsur DPRD Sumut, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Ristek dan Dikti, PT Pertamina, PT PLN (persero), PT PGN, PT Inalum, BPH Migas dan SKK Migas serta intansi terkait.
Erry mengatakan, harga gas di Sumut tertinggi di Indonesia mencapai US$ 12 per juta British Thermal Unit (MMBTU) dari sebelumnya US$ 14 MMBTU. Dampaknya, industry mengalami kendala dalam berproduksi akibat tingginya biaya operasional pengadaan gas.
“Gas merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi Sumut. Jika harga gas tetap mahal, industri menjadi tidak miliki daya saing,” ujar Erry.
Erry berharap, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang mengatur harga gas dalam upaya mendorong pertumbuhan industri di Sumut.
