Pemprov Sumut Dukung Upaya Penertiban Galian C di Empat Kabupaten

  • Whatsapp
Pemprov Sumut Dukung Upaya Penertiban Galian C di Empat Kabupaten

Pemprov Sumut Dukung Upaya Penertiban Galian C di Empat Kabupaten | OBROLANBISNIS.com — Usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Empat daerah ini dianggap memiliki banyak usaha galian C yang belum tertib administrasi.

Bacaan Lainnya

Upaya ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Dengan tertibnya usaha galian C tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan keempat daerah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegerasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Langkat di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe.


“Kita tentu akan dukung upaya-upaya KPK dalam pencegahan dan pembinaan di Sumut. Bila usaha ini (Galian C) tertib akan mendorong PAD, semakin besar manfaat yang akan diterima masyarakat,” kata Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Kamis (10/6/2021).

Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Monitoring Control for Prevention (MCP) dan skor pencegahan korupsi. Dengan begitu pengelolaan pemerintahan akan lebih bersih dan profesional.

“Dari kegiatan hari ini kami berharap akan terwujud percepatan implementasi tata kelola pemerintah yang baik pada seluruh pemerintah daerah di Sumut,” kata Afifi.



INFO BISNIS 

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko mengatakan kedatangan KPK ke Karo diharapkan bisa menghilangkan niat keempat Pemkab untuk melakukan korupsi. Dia optimis keempat daerah ini bisa meningkatkan profesionalitas pengelolaan pemerintahan sehingga mendorong percepatan pembangunan.

“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk menggugah kepala daerah serta jajarannya agar tidak ada niat untuk korupsi. Risikonya sangat besar, jadi jauhilah itu. Selain itu, langkah riilnya salah satunya adalah peningkatan MCP. Ini penting karena program-program daerah tersebut rawan korupsi sehingga perlu pencegahan melalui MCP,” ujar Didik.

Ada tiga fokus KPK dalam upaya pencegahan korupsi untuk keempat kabupaten ini, yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah, penertiban aset, dan pencegahan korupsi pada program vaksinasi. Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I Maruli Tua mengatakan pertambangan mineral keempat daerah ini belum optimal mendapatkan pajak dari usaha tambang bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang lebih dikenal galian C.



Begitu juga dengan masalah aset, keempat daerah ini menurutnya perlu upaya lebih kuat lagi untuk menertibkan aset-asetnya. “Ternyata masih banyak galian C yang belum berizin dan ketika dipungut pajak daerah timbul masalah hukum, kita harapkan dimulai pembinaan dan penertibannya. Pajak daerah dapat dan pembinaan lingkungan juga kita dapatkan. Kalau aset kita harapkan Karo yang mendapat 30 surat kuasa khusus kita harap dalam waktu dekat dapat hasil yang baik,” kata Maruli.

Terkait program vaksinasi, keempat daerah ini menurut Maruli Tua masih perlu peningkatan sistem informasi barang dan uang. Aliran uang adalah penggunaan APBD untuk pelaksanaan vaksinasi, tracing, isolasi termasuk insentif pada pelaksanaan vaksinasi.

Maruli menekankan tindakan pidana untuk program vaksinasi bisa diancam hukuman mati. “Target vaksinasi presiden tinggi sementara realisasinya rendah, karena itu kita pantau secara ketat. Jangan ada korupsi di sini karena ancamannya hukuman mati,” kata Maruli.



INFO BISNIS

Pada Rakor ini Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat. Komitemen ini ditandatangani Bupati Karo Corry Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, disaksikan Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis.

Selain itu, KPK juga menyerahkan 158 sertifikat tanah untuk keempat kabupaten, yaitu 50 untuk Karo, 4 Dairi, 14 Pakpak Bharat dan 100 untuk Langkat. Ini merupakan langkah pencegahan korupsi keempat kabupaten, Maruli optimis pembinaan dan pencegahan di empat kabupaten ini akan semakin baik.

“Kita optimis karena keempat daerah ini memiliki keinginan kuat untuk mengelola secara profesional pemerintahannya. Kita harapkan niat ini konsisten, kami akan terus pantau dan membantu rekan-rekan kita di sini,” jelasnya.***


 

Google Translate

 

North Sumatra Provincial Government Supports Efforts to Control Excavation C in Four Regencies | OBROLANBISNIS.com — The mining business of class C minerals in Karo, Dairi, Pakpak Bharat and Langkat regencies is of particular concern to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia (RI). These four areas are considered to have many C excavation businesses that have not been administratively orderly.

This effort has the support of the North Sumatra Provincial Government (Pemprov). With the orderliness of the C excavation business, it is hoped that it will increase the income of the four regions.



This was stated by the Acting Secretary of the North Sumatra Province (Sekdaprov) Afifi Lubis after the Coordination Meeting for the Integrated Corruption Eradication of the Karo, Dairi, Pakpak Bharat, and Langkat District Governments at the Karo Regent’s Office Hall, Jalan Letjen Jamin Ginting Number 17, Kabanjahe.

“We will certainly support the efforts of the KPK in prevention and development in North Sumatra. If this effort (Galian C) is orderly, it will encourage PAD, the greater the benefits that will be received by the community,” said Plh North Sumatra Provincial Secretary Afifi Lubis, Thursday (10/6/ 2021).

In addition, the North Sumatra Provincial Government also encourages Regency/City Governments to monitor Control for Prevention (MCP) and score corruption prevention. In this way, the management of the government will be cleaner and more professional.



“From today’s activity, we hope that there will be an acceleration of the implementation of good governance in all local governments in North Sumatra,” Afifi said.

Director of the Coordination of Supervision I of the KPK Brigadier General Didik Agung Widjanarko said that the KPK’s arrival to Karo was expected to eliminate the intentions of the four regency governments to commit corruption. He is optimistic that these four regions can improve the professionalism of government management so as to encourage accelerated development.

“We came all the way here to inspire regional heads and their staff so that there is no intention of corruption. The risk is great, so stay away from it. In addition, one of the real steps is an increase in MCP. This is important because these regional programs are prone to corruption, so prevention is needed through MCP,” said Didik.



There are three focuses of the KPK in corruption prevention efforts for these four districts, namely optimizing local tax revenues, controlling assets, and preventing corruption in the vaccination program. The Head of the KPK Prevention Coordination Task Force Region I, Maruli Tua, said that the mineral mining of these four areas has not been optimally taxed from non-metal and rock mining (MBLB) or better known as C excavation.

Likewise with the issue of assets, according to him, these four regions need stronger efforts to control their assets. “It turns out that there are still many unlicensed C excavations and when local taxes are collected, legal problems arise, we hope that coaching and controlling them will begin. We also get local taxes and environmental guidance. We hope that Karo will receive 30 special power of attorney in the near future, “said Maruli.

Regarding the vaccination program, according to Maruli Tua, these four regions still need to improve the information system for goods and money. The flow of money is the use of the APBD for the implementation of vaccinations, tracing, isolation, including incentives for the implementation of vaccinations.

Maruli emphasized that criminal acts for the vaccination program could be punishable by death. “The presidential vaccination target is high while the realization is low, so we are monitoring it closely. There should be no corruption here because the threat is the death penalty,” said Maruli.



At this Coordination Meeting the Regencies of Karo, Dairi, Pakpak Bharat and Langkat signed a Joint Commitment to the Integrated Corruption Eradication Program for the Regencies of Karo, Dairi, Langkat and Pakpak Bharat. This commitment was signed by the Regent of Karo Corry Sebayang, Regent of Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Regent of Langkat Published the War-Angin Plan and Regent of Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, witnessed by Plh North Sumatra Provincial Secretary Afifi Lubis.

In addition, the KPK also handed over 158 land certificates for the four districts, namely 50 for Karo, 4 Dairi, 14 Pakpak Bharat and 100 for Langkat. This is a step to prevent corruption in the four districts, Maruli is optimistic that the development and prevention in these four districts will get better.

“We are optimistic because these four regions have a strong desire to manage their government professionally. We hope that this intention is consistent, we will continue to monitor and help our colleagues here,” he explained.***


 

[ril/OB2]

#Ilegal#Ekonomi #InfoBisnis

 

Referensi

Tambang Ilegal

Perda Galian C

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *