Digugat LBH Gelora Keadilan | Perwal Bongkar Muat ‘KO’ di Meja MA

  • Whatsapp
Digugat LBH Gelora Keadilan | Perwal Bongkar Muat 'KO' di Meja MA

Digugat LBH Gelora Surya Keadilan | Perwal Bongkar Muat ‘KO’ di Meja MA | OBROLANBISNIS.com — Fantastis. Gugatan LBH Gelora Keadilan dimenangkan Mahmakah Agung (MA). Ini terkait Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekan Baru Tahun 2018, Khususnya BAB XVIII Ketentuan Peralihan, Pasal 18 ayat (3).

Bacaan Lainnya

 

Adalah Surya Adinata, S.H., M.Kn selaku kuasa hukum sejumlah pengusaha yang menjadi pemohon untuk melakukan gugatan dan mengajukan uji materi atas peraturan tersebut.

“Memang sejak diberlakukannya Peraturan Walikota (Perwal) Pekanbaru Nomor 42Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekan Baru Tahun 2018 itu, kegiatan usaha para Pemohon khususnya terkait penyimpanan muat, pembongkaran mau pun distribusi produk barang mulai terkendala,” terangnya, Kamis (11/06/2021).



Salah satu kejanggalan, menurut Surya, para pengusaha diwajibkan menggunakan atau merekrut tenaga kerja khusus yakni jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) berasal dari serikat pekerja. Padahal karyawan/tenaga kerja para Pemohon masih sanggup dan dapat melakukan pekerjaan bongkar muat barang/produksi.

Pastinya, kata Surya, pemberlakukan Perwal itu berdampak sangat besar pada beban coast (biaya) pengeluaran yang semakin besar. “Apalagi harus mengeluarkan biaya berupa upah tambahan lagi untuk kewajiban menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) diluar karyawan/tenaga kerja yang di pekerjakan,” ungkap Surya blak-blakan.

Dengan demikian, lanjutnya, kondisi tersebut mempersulit para pengusaha (Pemohon) untuk mengembangkan dan atau memperbesar usaha UMKM (ic. ekonomi kreatif).



INFO BISNIS 

“Jadi dalam Perwal Pekanbaru itu mewajibkan setiap usaha gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah Kota Pekanbaru, yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berasal dalam serikat pekerja. Inilah isi point yang kita gugat ke MA,” bebernya.

Padahal, urai Surya, setiap usaha kegiatan perekonomian yang dilakukan termasuk juga, seperti usaha para Pemohon tersebut masih dalam skala sangat kecil.

Atas hal tersebut, Mahkamah Agung RI pun mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari peraturan tersebut. Putusan MA tersebut, kata Surya diterima pada Senin (7/6) lalu.


 

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yaitu Pasal 35, Pasal 50, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lalu memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 dan diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 serta telah dimasukkan/didaftarkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 42. ***



Google Translate

Sued by LBH Gelora Surya Keadilan | Perwal loading and unloading ‘KO’ at the MA table | OBROLANBISNIS.com — Fantastic. LBH Gelora Keadilan’s lawsuit was won by the Supreme Court (MA). This is related to Pekanbaru Mayor Regulation Number 42 of 2018 concerning Unloading and Loading Rates for New Week City 2018, especially CHAPTER XVIII Transitional Provisions, Article 18 paragraph (3).

It was Surya Adinata, S.H., M.Kn as the legal counsel for a number of entrepreneurs who became applicants to file a lawsuit and file a judicial review of the regulation.

“Indeed, since the enactment of the Pekanbaru Mayoral Regulation (Perwal) Number 42 of 2018 concerning the 2018 New Week City Unloading Rates, the business activities of the Petitioners, especially related to loading and unloading, unloading and distribution of goods products have begun to be hampered,” he explained, Thursday (11/06). /2021).



One of the oddities, according to Surya, is that employers are required to use or recruit special workers, namely the Unloading and Loading Workers (TKBM) services from trade unions. Whereas the employees/labor of the Petitioners are still capable and able to carry out the loading and unloading of goods/production.

Of course, said Surya, the enactment of the Perwal had a very big impact on the coast burden (costs) that were getting bigger. “Moreover, you have to pay additional wages for the obligation to use the services of loading and unloading labor (TKBM) outside of the employees/laborers employed,” said Surya bluntly.

Thus, he continued, this condition makes it difficult for entrepreneurs (applicants) to develop and/or enlarge MSME businesses (ic creative economy).



“So the Pekanbaru Perwal obliges every warehouse business, distributor warehouse, wholesale warehouse, stores that have warehouses, agent warehouses and stores within the Pekanbaru City area, which have loading and unloading jobs, are required to involve members of the Loading and Unloading Workforce (TKBM) from in the union. This is the content of the point that we sue to the Supreme Court,” he explained.

In fact, explained Surya, every business of economic activity carried out is also included, such as the efforts of the Petitioners are still on a very small scale.

For this matter, the Supreme Court of the Republic of Indonesia also granted the petition for objection to the right to material review of the regulation. The Supreme Court’s decision, said Surya, was received on Monday (7/6).



In its decision, the Panel of Judges stated that Article 18 paragraph (3) of the Pekanbaru Mayor’s Regulation Number 42 of 2018 concerning the Unloading and Loading Rates of Pekanbaru City in 2018 was contrary to higher laws and regulations. Namely Article 35, Article 50, and Article 52 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Article 1320 of the Civil Code, and therefore is invalid and has no binding legal force.

Then ordered the Respondent to revoke Article 18 paragraph (3) of the Pekanbaru Mayor Regulation Number 42 of 2018 concerning the 2018 Pekanbaru City Loading and Unloading Tariff which was set in Pekanbaru on 8 February 2018 and promulgated in Pekanbaru on 8 February 2018 and has been entered/registered into the Pekanbaru City Regional Gazette of 2018 Number 42. ***



[ril/RED]

#BongkarMuat #Pengusaha #InfoBisnis

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *