Dorong Pemerataan Pembangunan | Sumut ‘Membangun Desa Menata Kota’

  • Whatsapp
Dorong Pemerataan Pembangunan Sumut 'Membangun Desa Menata Kota'

Dorong Pemerataan Pembangunan | Sumut ‘Membangun Desa Menata Kota’ | OBROLANBISNIS.com — Sumut saat ini tengah menargetkan visi ‘Membangun Desa Menata Kota’ dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dari kawasan pedesaan. Mengingat ada 5.417 desa di Sumut yang kini pengelolaannya belum sepenuhnya bisa maksimal karena beberapa hal. Meskipun potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan cukup baik.

Bacaan Lainnya

 

Visi tersebut sesuai setidaknya sesuai dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Yakni dengan membawa perubahan yang baik dari segi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Konsep pemerataan pembangunan ‘Membangun Desa Menata Kota’ dinilai akan mampu membangkitkan gairah perekonomian hingga ke daerah pelosok.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah sesaat sebelum membuka pertemuan diskusi Uji Sahih RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, oleh Komite I DPD RI, Senin, 14 Juni 2021.



Hadir di antaranya sejumlah senator dari Komite I Djafar Alkatiri (Wakil Ketua I Komite I), Fernando Sinaga (Ketua Timja RUU Perubahan UU Desa), Badikenita Sitepu (Mewakili Senator asal Sumut), Rektor USU Dr Muryanto Amin, para Tokoh Adat, Tokoh Agama serta anggota DPD RI lainnya.

“Belum semuanya (desa) mampu mandiri. Saat ini memang dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Namun tidak sedikit yang pengelolaannya belum sesuai harapan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten maupun desa itu sendiri,” sebut Wagub.

Ada pun beberapa kendala efektivitas pengelolaan yang perlu diperbaiki melalui RUU (Revisi) Desa dimaksud, lanjut Wagub, seperti kawasan pedesaan yang lokasinya jauh dari ibukota. Ini berimbas pada kesulitan akses jalan (infrastruktur). Karenanya sangat diharapkan RUU desa setelah direvisi nantinya, mampu membawa pemerataan pembangunan di tempat-tempat terpencil.



INFO BISNIS

“Apalagi kita tahu, di masa pandemi Covid-19 ini, bisnis yang kuat bertahan adalah pertanian dan peternakan yang potensinya ada di desa. Begitu juga dengan banyaknya potensi wisata di Sumut, kami berharap dengan diskusi ini bisa bermanfaat dan akhirnya apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dapat dicapai dengan baik,” sebut Musa Rajekshah.

Sementara Wakil Ketua I Komite I DPD RI Djafar Alkatiri menyampaikan bahwa Uji Sahih RUU Nomor 4/2014 tentang Desa, adalah usulan dari lembaga ini sebagai bentuk perhatian dan komitmen mereka dalam melaksanakan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan baik. Karena itu, dibentuk tim kerja (Timja) dengan harapan bisa membaga kebaikan baik desa.

“Kami telah memuat gagasan-gagasan baru demi kepentingan penguatan desa, baik secara politik, ekonomi dan budaya,” singkatnya.



Senada dengan itu, Rektor USU Muryanto Amin menjelaskan pentingnya duduk bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal membagi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari anggaran yang sudah dialokasikan ke APBDes maupun Alokasi Dana Desa. Sebab desa sebagai ujung tombak dari proses perjalanan masyarakat Indonesia, harusnya mendapat porsi lebih besar dibanding perkotaan, baik peningkatan kapasitas SDM mau pun infrastruktur.

Dengan duduk bersama, lanjut Muryanto, pemerintah dapat menentukan skala prioritas pembangunan di desa. Sehingga peruntukannya lebih tepat dan penggunaannya lebih bermanfaat dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanan bisa berjalan. ***



Google Translate

 

Promote Equitable Development | North Sumatra ‘Building Villages Organizing Cities’ | OBROLANBISNIS.com — North Sumatra is currently targeting the vision of ‘Building Villages Organizing Cities’ in order to encourage accelerated development from rural areas. Considering that there are 5,417 villages in North Sumatra, the management of which is currently not fully maximized due to several reasons. Although the potential of natural resources (SDA) and human resources (HR) can be said to be quite good.

The vision is in line with at least the planned revision of Law Number 6/2014 on Villages. Namely by bringing good changes in terms of the welfare of rural communities. The concept of equitable development of ‘Building Villages, Organizing Cities’ is considered to be able to arouse economic enthusiasm to remote areas.

This was stated by the Deputy Governor of North Sumatra (North Sumatra) Musa Rajekshah shortly before opening the discussion meeting on the Validity Test of the Bill on the Second Amendment to Law Number 6/2014 concerning Villages in the Hall of the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) – University of North Sumatra (USU), Medan, by Committee I DPD RI, Monday, June 14, 2021.



Present among them were a number of senators from Committee I Djafar Alkatiri (Vice Chair I of Committee I), Fernando Sinaga (Chairman of the Team for the Draft Law on Village Law Amendments), Badikenita Sitepu (representing Senators from North Sumatra), USU Chancellor Dr Muryanto Amin, traditional leaders, religious leaders as well as other members of the DPD RI.

“Not all (villages) are able to be independent. Currently, the funds provided by the central government are very influential for economic growth in the village. However, there are not a few whose management has not met the expectations of development at the provincial, district and village levels themselves,” said the Deputy Governor.

There are also several obstacles to the effectiveness of management that need to be corrected through the Village Bill (Revision) in question, continued the Deputy Governor, such as rural areas which are located far from the capital. This has an impact on the difficulty of road access (infrastructure). Therefore, it is hoped that the village bill, after being revised later, will be able to bring about equitable development in remote places.


“Moreover, we know that during the Covid-19 pandemic, the strongest businesses to survive are agriculture and animal husbandry whose potential is in villages. Likewise with the many tourism potentials in North Sumatra, we hope that this discussion can be useful and finally what is the government’s goal for the welfare of the people can be achieved properly, “said Musa Rajekshah.

Meanwhile, Deputy Chairman I of Committee I DPD RI Djafar Alkatiri said that the Validity Test of the Bill Number 4/2014 on Villages was a proposal from this institution as a form of their attention and commitment in implementing a more democratic and good village government. Therefore, a working team (Timja) was formed with the hope that it could bring good things to the village.

“We have published new ideas for the sake of strengthening the village, politically, economically and culturally,” he said.



In line with that, USU Chancellor Muryanto Amin explained the importance of sitting together between the central, provincial and district governments in terms of dividing, monitoring and evaluating the implementation of the budget that has been allocated to APBDes and Village Fund Allocations. Because the village as the spearhead of the journey of the Indonesian people, should receive a larger portion than urban areas, both in increasing the capacity of human resources and infrastructure.

By sitting together, continued Muryanto, the government can determine the priority scale of development in the village. So that the designation is more precise and its use is more useful and consistency between planning and implementation can work. ***


 

[ril/OB2]

#Desa #Pembangunan #InfoBisnis 

 

Refensi

Sejarah Sumatera Utara 

Sumber Daya Alam 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *