BI Larang Mitra Keuangan Gunakan Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran

  • Whatsapp
5 Langkah Kebijakan Lanjutan Bank Indonesia Jaga Stabilitas Rupiah

BI Larang Mitra Keuangan Gunakan Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran | OBROLANBISNIS.com — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo melarang seluruh lembaga keuangan untuk menggunakan uang kripto atau cryptocurrency. Tidak hanya menggunakan, lembaga keuangan juga dilarang memfasilitasi transaksi Bitcoin cs ini.

Bacaan Lainnya

 

“Kami (Bank Indonesia) melarang seluruh lembaga-lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan BI, tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto-kripto itu sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan,” kata Perry, Selasa, 15 Juni 2021.

Mewakili Bank Indonesia (BI), Perry menegaskan, kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebab, alat pembayaran atau transaksi yang sah di Indonesia hanya Rupiah.



“Kripto bukan alat pembayaran sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) mata uang, dan UU BI. Kripto adalah aset, bukan alat pembayaran sah,” beber Perry.

Menurut Perry, BI akan menugaskan tim untuk melakukan pengawasan di lembaga-lembaga keuangan mitranya. Ini untuk memastikan tidak ada yang menggunakan kripto dalam transaksinya.

“Kami juga akan menerjunkan pengawas-pengawas untuk memastikan lembaga keuangan itu mematuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan UU mata uang,” katanya.



INFO BISNIS

Sekali lagi dia menghimbau, agar lembaga keuangan yang bermitra dengan BI untuk tidak menggunakan Bitcoin ataupun mata uang kripto lainnya  sebagai alat transaksinya.

“Kami pastikan kembali, kripto-kripto, Bitcoin dan lainnya, bukan alat pembayaran yang sah dan kami larang lembaga keuangan untuk menggunakannya sebagai media payment (pembayaran),” sebut Perry. ***



Google Translate 

 

BI Prohibits Financial Partners from Using Crypto Money as a Payment Instrument | OBROLANBISNIS.com — The Governor of Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, has banned all financial institutions from using cryptocurrencies. Not only using, financial institutions are also prohibited from facilitating this Bitcoin cs transaction.

“We (Bank Indonesia) prohibit all financial institutions, especially those partnering with BI, from facilitating or using these cryptocurrencies as payments or financial services,” said Perry, Tuesday, June 15, 2021.

Representing Bank Indonesia (BI), Perry emphasized that crypto is not a legal payment instrument in Indonesia. This is because the only legal instrument of payment or transaction in Indonesia is Rupiah.



“Crypto is not a legal means of payment in accordance with the Constitution (UUD), the Currency Act, and the BI Law. Crypto is an asset, not a legal tender,” Perry explained.

According to Perry, BI will assign a team to supervise its partner financial institutions. This is to ensure that no one uses crypto in their transactions.

“We will also deploy supervisors to ensure that the financial institution complies with the provisions outlined in the currency law,” he said.


Once again, he appealed to financial institutions partnering with BI not to use Bitcoin or other cryptocurrencies as a transaction tool.

“We make sure again, crypto-crypto, Bitcoin and others, are not legal tender and we forbid financial institutions to use them as a medium of payment,” said Perry. ***


 

[cnbc/OB2]

#Bank #Bitcoin #InfoBisnis

 

Referensi

Mata Uang Sebagai Alat Tukar

Rupiah di Masa Penjajahan  

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *