Apindo Minta Ketegasan Pemerintah Beri Kepastian Hukum Berusaha

  • Whatsapp

Apindo Minta Ketegasan Pemerintah Beri Kepastian Hukum Berusaha | OBROLANBISNIS.com — Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum ditengah bencana nasional pandemi Covid-19. Dunia usaha kini menghadapi berbagai persoalan, baik itu mempertahankan eksistensi industri agar bisa survive dan juga mengupayakan pekerja tidak dirumahkan.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Laksamana Adiyaksa menyikapi gangguan dunia usaha ditengah pandemi, Kamis, 17 Juni 2021.

Menurut Laks, sapaan akrabnya, pemerintah harus memberikan dukungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang telah berlegalitas dan berizin di Sumut.

 

Bacaan Lainnya



“Di masa pandemi, sektor ekonomi sangat terpukul. Untuk bertahan saja terbilang sangat sulit. Pandemi telah banyak menguras energi dan biaya bagi pelaku usaha dan industri,” ungkap Laks.

Pria berkacamata ini sangat miris mendapat kabar adanya gangguan terhadap dunia usaha di masa pandemi ini. Padahal, hubungan antara pengusaha dan pekerjanya cukup baik, namun dikarenakan pihak luar yang datangnya dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non-Goverment Organization) ribut-ribut sehingga memicu image negatif terhadap iklim investasi.

 

 

INFO BISNIS

• Wakil Rakyat Sarankan Masyarakat Natumingka dan TPL Berdamai

“Harusnya LSM sebagai lembaga independen yang mengadvokasi, mengayomi, melayani dan menjembatani komunikasi masyarakat berperan sebagai mediator. Bukan malah menjadi sutradara dan aktor meributkan dunia usaha,” beber Laks seraya menambahkan, kondisi seperti ini kerap terjadi bahkan di masa pandemi masih ada juga oknum LSM/NGO yang menjadi sutradara meributi bahkan memprovokasi masyarakat dengan dunia usaha.

Laks menyayangkan ketidaktegas pemerintah untuk mendukung kelangsungan industri dalam berusaha. “Harusnya pemerintah memberikan kepastian hukum dalam berusaha sesuai tufoksinya,” cetus Laks.

Dari kacamata Laks, persoalan yang kerap dialami dunia usaha pada sektor pertanahan, tenaga kerja, lingkungan dan perizinan. “Yang paling domain mencuat ke publik adalah persoalan pertanahan dengan pengklaiman tanah adat / tanah ulayat. Persoalan ini sangat mengganggu dan merugikan dunia usaha. Karena bakal mengganggu aktivitas produksi,” sebut Laks.

 



Seperti hal yang dialami PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk, kata Laks, persoalan tanah adat/tanah ulayat sering diisukan oleh LSM/NGO. “LSM/NGO baik dalam negeri maupun luar negeri kerap mengisukan perusahaan TPL mencaplok tanah adat/tanah ulayat milik masyarakat. Isu ini terus bergulir ke publik. Ada apa ini, siapa yang memainkan isu tersebut?” ungkap Laks.

Padahal, legalitas dan tapal batas konsensi perusahaan pulp tersebut sudah secara sah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. “Tapi, kenyataan sampai sekarang pengklaiman tanah adat / tanah ulayat masih terus ‘digoreng’ oleh LSM/NGO yang mengatasnamakan masyarakat,” kata Laks.

 

INFO BISNIS

• Inilah Sederet Penghargaan Yang Diterima TPL dari Pemerintah

Fenomena ini harus segera diambil sikap oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, BPN (Badan Pertanahan Nasional) maupun dinas terkait dengan memberikan kepastian hukum terkait pengklaiman tanah adat/tanah ulayat yang sekarang ini terjadi di Kabupaten Toba.

“Kementerian Kehutanan dan BPN sebagai regulator di sektor pertanahan harus bersikap tegas dengan persoalan ini sebagai upaya kepastian hukum berusaha di Sumut,” jelas Laks.

Laks yang juga berprofesi dosen menambahkan, persoalan tenaga kerja harusnya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja. Dan juga persoalan lingkungan sebagai regulatornya ada Kementerian Lingkungan Hidup (LH) atau dinas terkait. Sementara untuk persoalan perizinan, regulatornya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap.

 



Apindo Sumut berharap, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada pelaku usaha yang taat hukum dan perundang-undangan serta memberikan sumbangan devisa yang cukup besar bagi negara.

Laks juga berpesan, agar pemerintah menertibkan keabsahan legalitas LSM/NGO yang hanya mengganggu kekondusifan dan keamanan berinvestasi. “Melalui Mendagri dan Dinas Kesbangpolinmas diharapkan dapat mengevaluasi dan menertibkan LSM/NGO pengganggu kekondusifan daerah. Jika perlu, diaudit sumber pendanaan LSM/NGO-nya,” beber Laks. ***

 

 

Google Translate

 

Apindo Asks Government to Firmly Provide Legal Certainty for Business | OBROLANBISNIS.com — The business world needs legal certainty amid the national disaster of the Covid-19 pandemic. The business world is now facing various problems, both in maintaining the existence of the industry in order to survive and also trying to prevent workers from being laid off.

This was conveyed by the Secretary General of the DPP of the Indonesian Employers’ Association (APINDO) of North Sumatra Province (North Sumatra), Admiral Adiyaksa regarding the disruption of the business world amid the pandemic, Thursday, June 17, 2021.

According to Laks, as he is familiarly called, the government must provide legal support and certainty to business actors who are legal and licensed in North Sumatra.

 

 


“During the pandemic, the economic sector was hit hard. Just surviving is very difficult. The pandemic has drained a lot of energy and costs for businesses and industry,” said Laks.

This bespectacled man is very sad to hear about the disruption to the business world during this pandemic. In fact, the relationship between employers and workers is quite good, but because outside parties who come from NGOs (Non-Governmental Organizations) or NGOs (Non-Government Organizations) make a fuss, triggering a negative image of the investment climate.

“NGOs should be independent institutions that advocate, protect, serve and bridge community communication to act as mediators. Instead of being directors and actors, they make a fuss about the business world,” Laks explained, adding that conditions like this often occur, even during the pandemic, there are still NGOs. The NGO that became the director made a fuss and even provoked the public with the business world.

 

Laks regretted the government’s indecision to support the industry’s continuity in doing business. “The government should provide legal certainty in doing business according to its duties,” said Laks.

From Laks’ point of view, the problems that are often experienced by the business world are in the land, labor, environment and licensing sectors. “The most prominent domain to the public is the issue of land with claims of customary/ulayat land. This issue is very disturbing and detrimental to the business world. Because it will interfere with production activities,” said Laks.

Like what happened to PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk, said Laks, the issue of customary land/ulayat land is often raised by NGOs/NGOs. “NGOs/NGOs, both domestic and foreign, often issue rumors about TPL companies annexing customary/ulayat lands belonging to the community. This issue continues to roll out to the public. What is this, who is playing this issue?” said Laks.

 

 

In fact, the legality and boundaries of the pulp company’s concession have been legally issued by the government through the Ministry of Forestry. “However, the reality is that up to now the claim of customary land/ulayat land is still being ‘fried’ by NGOs/NGOs on behalf of the community,” said Laks.

This phenomenon must be immediately taken by the government through the Ministry of Forestry, BPN (National Land Agency) and related agencies by providing legal certainty regarding the claiming of customary/ulayat land which is currently happening in Toba Regency.

“The Ministry of Forestry and BPN as regulators in the land sector must be firm with this issue as an effort to ensure legal business in North Sumatra,” said Laks.

 

Laks, who is also a lecturer, added that labor issues should be handled by the Ministry of Manpower or the Manpower Office. And also environmental issues as a regulator there is the Ministry of Environment (LH) or related agencies. As for licensing issues, the regulator is the One-Stop Integrated Service and Investment Service.

Apindo Sumut hopes that the government can provide legal protection and certainty to business actors who obey the law and legislation and provide a sizeable foreign exchange contribution for the country.

Laks also ordered the government to regulate the legality of NGOs/NGOs that only interfere with the conduciveness and security of investing. “Through the Minister of Home Affairs and the Kesbangpolinmas Office, it is hoped that they will be able to evaluate and bring order to NGOs/NGOs that interfere with regional conduciveness. If necessary, audit the sources of funding for NGOs/NGOs,” said Laks. ***

 

 



[OB1]

#TPL #Apindo #InfoBisnis


Referensi

Sejarah TPL

Daftar Perusahaan Pulp

Tentang Eucalyptus

Manfaat Eucalyptus

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *