PPKM Darurat | Bansos Hingga Diskon Listrik Diberikan Pemerintah

  • Whatsapp
PPKM Darurat Bansos Hingga Diskon Listrik Diberikan Pemerintah

PPKM Darurat | Bansos Hingga Diskon Listrik Diberikan Pemerintah | OBROLANBISNIS.com — Peningkatan angka penderita Covid-19 kian maju pesat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Termasuk salah satunya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberilakukan sejak 3 Juli 2021.

Bacaan Lainnya

 

Hanya saja, kebijakan ini diakui akan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah program program perlindungan sosial.

Menurut Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo, program dimaksud, pertama, bentuknya berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) diperpanjang dua bulan. Bantuan ini untuk meringankan masyarakat terdampak dalam pelaksanaan PPKM.

“Pada BST Januari hingga April realisasi anggaran mencapai Rp 11,9 triliun untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan diberikan setiap bulan sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan. Kriteria KPM adalah keluarga miskin, tidak mampu, dan atau rentan yangterdampak COVID-19. KPM nonprogram sembako dan non-PKH (Program KeluargaHarapan, red). Kemudian memiliki NIK, KK, dan telepon untuk dihubungi,” ujar Yustinus, Jumat, 9 Juli 2021.



Sementara perpanjangan BST dua bulan, lanjutnya, menargetkan 10 juta KPM di 34 Provinsi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp6,1 triliun. Sehingga total alokasi BST mencapai Rp 17,5 triliun.

Yustinus menambahkan, pemerintah juga memperpanjang stimulus tarif listrik dengan skema diskon 50% bagi pelanggan 450 VA dan diskon25% bagi pelanggan 900 VA, dari Juli-September. “Perkiraan kebutuhan anggaranmencapai Rp7,5 triliun,” ujar Yustinus.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dijelaskan, Dana Desa TA 2021 diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangkamembantu masyarakat miskin di Desa yang terdampak Covid-19. BLT Desa, diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran Rp 300.000/KPM/bulan.

“Proyeksi anggaran Rp28,8 triliun dengan target penerima 8 juta KPM,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga melakukan percepatan pencairan PKH dan Kartu Sembako pada awal Juli 2021 serta Kartu Sembako harus mencapai target pada APBN 2021, yaitu 18,8 juta penerima.


INFO BISNIS 

Untuk PKH, alokasi tahun 2021 sebesar Rp 28,31 triliun, sampai kuartal dua sudah terealisasi Rp 13,96 triliun. Sementara alokasi Kartu Sembako TA 2021 mencapai Rp42, 37 triliun dengan realisasi sampai Juni Rp17,75 triliun.

“Langkah saat PPKM Darurat adalah pemenuhan target awal 18,8 juta KPM sertapercepatan penyaluran pada awal Juli 2021,” katanya.

Selain itu, kata Yustinus, pemerintah juga menambah target Bantuan Presiden/Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi tiga juta penerima baru.

Pada kuartal I dan II realisasi mencapai Rp11,76 triliun dengan penerima 9,8 juta usahamikro. Ada pun pada kuartal III, alokasi Rp3, 6 triliun dengan target 3 juta usaha mikro dengan penyaluran pada Juli-September 2021.

Dari nilai tersebut Rp 50,84 triliun untuk mendukung pelakuusaha seperti pengurangan angsuran per bulan PPh Pasal 25, Penurunan tarif PPhBadan, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah juga melanjutkan program prakerja. Realisasi per 30 Juni mencapai Rp 10 triliun dengan 2,8 juta peserta. Dilakukan pada semester II dengan anggaran dan jumlah peserta yang sama.


Tiap-tiap peserta memperoleh manfaat pelatihan senilai Rp 1 juta, manfaat insentif pelatihan Rp 2,4 juta (Rp 600 ribu/bulan untuk 4 bulan), manfaat insentif survei Rp150 ribu (tiga kali survei). Sehingga manfaat masing-masing peserta Rp 3,55 juta.

Upaya mendorong konsumsi masyarakat juga dilakukan dengan PPN pembelian rumah kendaraan ditanggung pemerintah dengan total nilai Rp 6,83 triliun.

Serta meningkatkan daya beli pegawai dan karyawan dengan insentif PPh 21 senilai Rp5,16 triliun, sehingga total program perlindungan sosial Rp 149,08 triliun. ***



Google Translate

Emergency PPKM | Social Assistance Until Electricity Discounts Provided by the Government | OBROLANBISNIS.com — The increase in the number of Covid-19 sufferers is advancing rapidly. Seeing these conditions, the government made several policies. This includes implementing the Emergency Community Activity Restriction (PPKM) which has been in place since July 3, 2021.

However, it is recognized that this policy will affect economic activity. Therefore, the government provides a number of social protection programs. According to the Special Staff of the Ministry of Finance Yustinus Prastowo, the program in question, first, in the form of Cash Social Assistance (BST) was extended by two months. This assistance is to relieve the affected communities in the implementation of PPKM.

“In January to April BST the budget realization reached Rp 11.9 trillion for 9.6 million Beneficiary Families (KPM). Assistance is given every month in the amount of Rp. 300 thousand per KPM per month. The criteria for KPM are poor, underprivileged, and or vulnerable affected by COVID-19. KPM is non-staple food program and non-PKH (Family Hope Program, ed). Then has a NIK, KK, and telephone to contact,” said Yustinus, Friday, July 9, 2021.



While the two-month BST extension, he continued, targets 10 million KPM in 34 provinces. The prepared budget reaches Rp. 6.1 trillion. So that the total allocation of BST reaches Rp 17.5 trillion.

Yustinus added that the government has also extended the electricity tariff stimulus with a 50% discount scheme for 450 VA customers and a 25% discount for 900 VA customers, from July to September. “It is estimated that the budget needs will reach Rp. 7.5 trillion,” said Yustinus.

The government has also accelerated the distribution of Village Cash Direct Assistance (BLT). He explained, the 2021 FY Village Fund was prioritized for BLT Villages in order to help the poor in villages affected by Covid-19. Village BLT, given to poor or underprivileged families in the village with the amount of IDR 300,000/KPM/month.

“The projected budget is IDR 28.8 trillion with a target recipient of 8 million KPM,” he said.

In addition, he said, the government is also accelerating the disbursement of PKH and basic food cards in early July 2021 and the basic food cards must reach the target in the 2021 APBN, which is 18.8 million recipients.


For PKH, the allocation for 2021 is IDR 28.31 trillion, until the second quarter IDR 13.96 trillion has been realized. Meanwhile, the allocation of staple food cards for the 2021 FY reached Rp42.37 trillion, with the realization until June of Rp.17.75 trillion.

“The steps during the Emergency PPKM are to fulfill the initial target of 18.8 million KPM and accelerate distribution in early July 2021,” he said.

In addition, said Yustinus, the government has also increased the target of Presidential Assistance/Banpres for Productive Micro Enterprises (BPUM) for three million new recipients.

In the first and second quarters, the realization reached Rp. 11.76 trillion with 9.8 million recipients of micro-enterprises. In the third quarter, an allocation of IDR 3.6 trillion with a target of 3 million micro businesses with distribution in July-September 2021.

Of this value, Rp 50.84 trillion will be used to support business actors, such as reducing monthly installments of Article 25 income tax, lowering corporate income tax rates, pre-refunding VAT, and others.

Furthermore, the government also continues the pre-employment program. Realization as of June 30 reached Rp 10 trillion with 2.8 million participants. Conducted in the second semester with the same budget and number of participants.



Each participant gets a training benefit of Rp. 1 million, a training incentive benefit of Rp. 2.4 million (Rp. 600 thousand/month for 4 months), a survey incentive benefit of Rp. 150 thousand (three surveys). So that the benefit of each participant is Rp. 3.55 million.

Efforts to encourage public consumption are also carried out with VAT on the purchase of vehicle homes borne by the government with a total value of Rp 6.83 trillion.

As well as increasing the purchasing power of employees and employees with PPh 21 incentives worth IDR 5.16 trillion, bringing the total social protection program to IDR 149.08 trillion. ***



[lp6/OB2]

#Covid #Pemerintah #InfoBisnis

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *