Waspadai Pencatutan Nama dan Logo Penyelenggara Fintech

  • Whatsapp

Waspadai Pencatutan Nama dan Logo Penyelenggara Fintech | OBROLANBISNIS.com — Maraknya penipuan berkedok penawaran investasi di tengah masyarakat melalui grup pesan singkat telah memakan banyak korban, namun hal yang serupa tetap saja terus terjadi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut menduplikasi dan mengatasnamakan penyelenggara fintech berizin untuk mengelabui masyarakat.

Bacaan Lainnya

 

Pada bulan April lalu, OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020. Tindakan penipuan ini juga tentu saja sangat merugikan penyelenggara fintech yang telah berizin.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyatakan prihatin dan berinisiatif untuk memulai Kampanye Anti Fintech Palsu.

“Kami prihatin atas terjadinya penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencatut atau mengatasnamakan penyelenggara fintech berizin untuk menipu masyarakat,” kata Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir ketika membuka kegiatan Media Briefing dengan tema “Waspada Pencatutan Nama dan Logo Penyelenggara Fintech Resmi di Aplikasi Pesan Instan dan Media Sosial”, Kamis, 16 Juli 2021.



Menurut Pandu, melalui Kampanye Anti Fintech Palsu yang menjadi wadah sinergi bagi pemerintah/regulator, fintech startup, dan pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia, dapat mencegah penipuan masyarakat melalui pencatutan nama dan logo penyelenggara fintech resmi pada berbagai aplikasi pesan instan dan media sosial.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyambut baik inisiatif Kampanye Anti Fintech Palsu ini.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara juga mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih instrumen investasi. Terlebih dengan iming-iming bunga tinggi yang diklaim tidak ada risikonya.

“Penipuan berkedok penawaran investasi melalui berbagai grup pesan singkat oleh fintech bodong saat ini tengah marak berlangsung. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memastikan bahwa penawaran yang diterima memenuhi prinsip 2L, Legal dan Logis. Legal, berarti, memiliki legalitas dan izin penawaran produk dari lembaga yang berwenang; dan Logis, menawarkan keuntungan yang masuk akal,” kata Tirta.


INFO BISNIS 

Senada, Asisten Gubernur & Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menjelaskan saat ini jenis penipuan online dan kejahatan siber berpotensi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya digitalisasi di sektor jasa keuangan, termasuk sistem pembayaran.

Bank Indonesia mengajak konsumen layanan keuangan digital untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi makin maraknya praktek penipuan ini.

“Kami menghimbau agar masyarakat selalu berhati-hati terhadap penipuan/informasi yang tidak benar mengatasnamakan fintech berizin, selalu pastikan kebenarannya pada sumber yang resmi,” tutur Filianingsih.

Kominfo mengajak masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan bijaksana dalam menggunakan produk investasi online. “Agar terhindar dari penipuan, selalu periksa lewat situs CekFintech.id untuk mengetahui apakah informasi produk yang ditawarkan adalah resmi dari penyelenggara fintech yang memiliki izin, serta CekRekening.id untuk memeriksa rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana,” terang Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.


INFO BISNIS 

Melalui portal CekRekening.id, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain.

Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs ini adah rekening terkait Tindak Pidana seperti penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, dan kejahatan lainnya. ***



Google Translate

Beware of Using Fintech Operator Names and Logos | OBROLANBISNIS.com — The rise of scams under the guise of investment offers in the community through short message groups has claimed many victims, but the same thing keeps happening. These irresponsible parties duplicate and on behalf of licensed fintech operators to deceive the public.

In April last year, the OJK recorded public losses due to illegal investments reaching Rp. 114.9 trillion from 2011 to 2020. This fraudulent act is also of course very detrimental to licensed fintech operators.
In response to this, the Indonesian Fintech Association (AFTECH) expressed concern and took the initiative to start the Anti Counterfeit Fintech Campaign.

“We are concerned about the occurrence of fraud by irresponsible parties who profiteer or act on behalf of licensed fintech operators to deceive the public,” said AFTECH Chairperson Pandu Sjahrir when opening the Media Briefing activity with the theme “Beware of Profitability of Names and Logos of Official Fintech Operators in Indonesia. Instant Messaging and Social Media Applications”, Thursday, 16 July 2021.


According to Pandu, through the Anti-Fake Fintech Campaign, which is a place for synergies for the government/regulators, fintech startups, and other key stakeholders in Indonesia’s digital financial ecosystem, it can prevent public fraud by using the names and logos of official fintech operators on various instant messaging applications and media. social.

The Financial Services Authority, Bank Indonesia, as well as the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia welcomed this Counterfeit Anti-Fintech Campaign initiative. Member of the OJK Board of Commissioners for Consumer Education and Protection, Tirta Segara also reminded the public to be wiser in choosing investment instruments. Especially with the lure of high interest which is claimed to have no risk.

“Scams under the guise of investment offers through various short message groups by fake fintechs are currently rife. We urge the public to always ensure that the offers they receive meet the 2L, Legal and Logical principles. Legal, means having legality and product offering license from the authorized institution; and Logis, offering reasonable benefits,” said Tirta.



Similarly, Assistant Governor & Head of the Payment System Policy Department of Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta explained that currently the types of online fraud and cyber crime have the potential to increase along with the increasing digitization in the financial services sector, including the payment system. Bank Indonesia invites consumers of digital financial services to increase their awareness of the potential for this increasingly widespread fraudulent practice.

“We urge the public to always be careful of fraud/incorrect information on behalf of licensed fintechs, always make sure the truth is from official sources,” said Filianingsih.

Kominfo invites the public to increase awareness and be wise in using online investment products. “To avoid fraud, always check through the CekFintech.id website to find out whether the product information offered is official from a licensed fintech operator, and CekRekening.id to check bank accounts suspected of being criminal acts,” explained the Director General of Informatics Applications, Ministry of Communication and Information Technology, Semuel Abrijani Pangerapan.



Through the CekRekening.id portal, the public can report as well as check accounts indicated fraudulent actions if they receive transfer requests or money payments from other parties. Accounts that can be reported on this site are accounts related to criminal acts such as fraud, fraudulent investments, narcotics and illegal drugs, terrorism, and other crimes. ***



[ril/RED]

#Fintech #OJK #InfoBisnis 

 

Referensi

Tentang AFTECH

Prediksi AFTECH

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *