Modal Rp 10 T Kini Bisa Buka Bank Digital

  • Whatsapp
Modal Rp 10 T Kini Bisa Buka Bank Digital

Modal Rp 10 T Kini Bisa Buka Bank Digital | OBROLANBISNIS.com — Bank digital saat ini sedang ramai di industri perbankan nasional. Banyak perusahaan yang membeli bank konvensional dan menjadikannya bank digital.

Bacaan Lainnya

 

Mulai dari BCA yang membeli Royal Bank dan diubah menjadi BCA Digital sampai bank Neo Commerce yang merupakan transformasi dari Bank Yudha Bhakti. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan bank digital bisa menjadi pendorong transformasi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing bank.

Karena itu membuat bank digital dibutuhkan modal yang kuat. Dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 disebutkan syarat untuk mendirikan bank baru dengan model bisnis tradisional maupun full digital adalah minimum menyetor modal Rp 10 triliun.



Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengungkapkan jika aturan ini merupakan penguatan kelembagaan. Mulai dari syarat pendirian bank baru, aspek operasional, penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, proses bisnis termasuk layanan digital sampai pengakhiran usaha.

Heru juga menyebut POJK yang diterbitkan ini juga memperjelas definisi Bank Digital. Sehingga lebih mudah dipahami antara bank yang punya layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent hingga bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru. “Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank,” kata dia dalam siaran pers, Kamis, 19 Agustus 2021.

Dia menyebut aturan ini tidak membebani bank tapi justru memayungi bank dengan pengaturan yang jelas untuk mendukung transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi, jaringan kantor serta memberi kesempatan bagi bank untuk bersinergi dalam rangka efisiensi dan perluasan layanan.



INFO BISNIS 

Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB).

Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun.

Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp 10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital.



Selanjutnya, untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank. ***



Google Translate

Capital of Rp 10 T Now Can Open Digital Bank | OBROLANBISNIS.com — Digital banks are currently busy in the national banking industry. Many companies are buying conventional banks and turning them into digital banks.

Starting from BCA which bought Royal Bank and changed it to BCA Digital to Neo Commerce bank which is the transformation of Bank Yudha Bhakti. The Financial Services Authority (OJK) hopes that digital banks can be a driver of transformation in an effort to increase bank competitiveness.

Therefore, making a digital bank requires strong capital. In POJK No. 12/POJK.03/2021 states that the requirement to establish a new bank with a traditional or full digital business model is a minimum deposit of IDR 10 trillion in capital.



The Chief Executive of Banking Supervision Heru Kristiyana said that this regulation is an institutional strengthening. Starting from the requirements for establishing a new bank, operational aspects, simplifying and accelerating bank establishment licensing, office networks, business processes including digital services to business termination.

Heru also said that the published POJK also clarifies the definition of Digital Bank. So that it is easier to understand between banks that have digital services, digital banks that are the result of the transformation from incumbent banks to digital banks that are formed through the establishment of new banks. “After all, a bank is still a bank, a bank is a bank,” he said in a press release, Thursday, August 19, 2021.

He said this regulation does not burden banks but instead provides an umbrella for banks with clear arrangements to support digital transformation and acceleration, simplification and efficiency, office networks and provide opportunities for banks to synergize in the context of efficiency and service expansion.



In supporting and reinforcing banking consolidation as launched by the OJK since last year, this provision regarding banking synergy in the POJK for Commercial Banks aims to support efficiency and optimize the resources of banks and other financial service institutions in the bank business group (KUB).

It is hoped that banking consolidation by establishing KUB can be a profitable choice for banks, including banks that still do not meet the minimum core capital of Rp 3 trillion.

Strengthening institutional regulations, among others, is also carried out by increasing the capital requirement to Rp 10 trillion for the establishment of new banks, either with traditional bank business models, or the establishment of fully digital banks.



Furthermore, to support the implementation of effective regulatory implementation and more efficient supervision, this POJK has redefined bank groupings. ***



[dtf/RED-OB]

#BankDigital

#OJK

#InfoBisnis 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *