Realisasi Anggaran Picu Pertumbuhan Ekonomi Sumut | OBROLANBISNIS.com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran, menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.
Dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencapai 57,02% atau sekitar Rp7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72% usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian 18 Agustus 2021 lalu.
Percepatan serapan anggaran juga diikuti Pemerintah Daerah lainnya seperti Kabupaten Langkat 56,48%, Serdangbedagai 55,76 dan Tapanuli Tengah 55,63%. Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai48,92%.
“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi saat acara Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin, 27 September 2021.
Rakor tersebut dibuka secara resmi Gubernur Edy Rahmayadi yang ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan narasumber Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka. Sementara yang menjadi peserta antara lain Kepala Daerah se-Sumut bersama unsur Forkopimda.
Pada saat diskusi, Edy Rahmayadi menjelaskan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada SILPA, selain karena faktor alam ya seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” terang Edy Rahmayadi.
Dia juga mengingatkan selain APBD realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7% atau sekitar 87,2 miliar.
INFO BISNIS
Harapan Ijeck pada Shell Bagi Ekonomi Sumut
“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Gubernur Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Polda Sumut dalam bertindak, menurut Panca Putra, tidak langsung melakukan penangkapan, ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum. “Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Panca.
Sementara itu, Kejati Sumut IBN Wiswantanu mengatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.
“Saat ini kita tidak ada lagi yang level 4, tetapi itu jangan membuat kita lengah karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran Covid-19,” tambahnya.
Rakor ini dihadiri secara fisik Kepala Daerah se-Sumut bersama dengan unsur Forkopimda. Selain itu juga hadir secara virtual Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing kabupaten/kota dan juga lembaga pemerintah terkait lainnya.***
Budget Realization Increases Economic Growth of North Sumatra | OBROLANBISNIS.com — North Sumatra (North Sumatra) Governor Edy Rahmayadi asked regional heads not to hesitate to realize the budget. Accelerating the realization of the budget, according to him, will encourage North Sumatra’s economic growth, after being hit by the Covid-19 pandemic.
From January 1 to September 24, 2021, the realization of the North Sumatra Provincial Government’s Regional Revenue and Budget (APBD) reached 57.02% or around Rp7.82 trillion. This achievement increased by 7.72% after receiving an appreciation from the Minister of Home Affairs Muhammad Tito Karnavian last August 18, 2021.
The acceleration of budget absorption was also followed by other regional governments such as Langkat Regency 56.48%, Serdangbedagai 55.76 and Central Tapanuli 55.63%. The total absorption of the North Sumatra Regional Budget as of September 24 reached 48.92%.
“This budget year, there are approximately three months left, don’t hesitate to realize the budget but be precise and correct. Here, we are discussing with the Attorney General’s Office, Kapolda, BPK and BPKP, so there is no more reason to be afraid,” said Governor Edy Rahmayadi during the PPKM Evaluation Coordination Meeting and Budget Absorption for Handling Covid-19 throughout North Sumatra at the Grand Aston City Hall Hotel, Medan. , Monday, September 27, 2021.
The coordination meeting was officially opened by Governor Edy Rahmayadi, which was marked by the beating of the gong. Then continued discussions with the North Sumatran Governor, North Sumatra Police Chief Inspector General RZ Panca Putra, North Sumatra High Prosecutor (Kejati) Head IBN Wiswantanu, Head of the North Sumatran Supreme Audit Agency (BPK) Representative Eydu Oktain Panjaitan, and Head of the Finance and Development Supervisory Agency Representative (BPKP) North Sumatra Kwinhatmaka. Meanwhile, the participants included Regional Heads throughout North Sumatra along with Forkopimda elements.
During the discussion, Edy Rahmayadi explained that the slow absorption of the budget was due to several factors such as inadequate Human Resources (HR), fear of Law Enforcement Officials (APH) and natural factors. Apart from natural factors, he hopes that there will not be a Remaining Year’s Budget Financing (SILPA).
“Good financial management means that there is no SILPA, other than due to natural factors such as disasters or others so that the program cannot be run. If it’s because of human resources and doubts that can be overcome, that’s why we gather here, “explained Edy Rahmayadi.
He also reminded that in addition to the APBD, the realization of the Covid-19 handling budget was also carried out as soon as possible. As of September 18, 2021, North Sumatra has realized the Covid-19 budget of 50.7% or around 87.2 billion.
“This is what many budget managers fear and doubt. As said by the Kapolda and the Attorney General’s Office, if there is no intentional or negligent use of this budget, then there is nothing to be afraid of,” explained the Governor of North Sumatra.
North Sumatra Police Chief Inspector General Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak confirmed that he had ordered his subordinates to assist regional heads in realizing their budgets. In this way, it is hoped that the acts of corruption, collusion and nepotism will be avoided.
North Sumatra Police in acting, according to Panca Putra, did not immediately make arrests, there were stages such as initial efforts, preventive efforts, warnings, evaluations and then law enforcement.
“I have told my subordinates not to scare me, accompany me. If anyone is playing games, please let me know. This is for the progress of the economy of North Sumatra, for the welfare of the people. We are also in the act of not being able to immediately arrest there are previous attempts, “said Panca.
Meanwhile, the North Sumatra Attorney General’s Office, IBN Wiswantanu, said that efforts to recover the economy were carried out while still suppressing the spread of Covid-19. Health protocols and accelerated vaccination are currently the main weapons in suppressing the spread of this disease.
“Currently we don’t have level 4 anymore, but that shouldn’t let us down because to recover the economy we still have to control the spread of Covid-19,” he added.
This coordination meeting was physically attended by regional heads throughout North Sumatra along with Forkopimda elements. In addition, there are also virtual Regional Apparatus Organizations (OPD) of each district/city as well as other relevant government institutions.***
[ril/RED]
