UMP Sumut 2022 Diteken 21 November | OBROLANBISNIS.com — Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 rencananya akan diteken 21 November 2021. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan akan menetapkan dengan seadil-adilnya untuk Sumut Bermartabat.
Gubernur Edy Rahmayadi akan mengumpulkan semua masukan dari para pekerja, akademisi hingga pengusaha untuk menentukan besaran UMP. Penentuan UMP juga akan melihat dari berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya.
“Yakinkan Anda semua, bahwa saya akan berbuat adil, demi Tuhan, demi Allah, saya tak ada melihat kanan dan kiri, saya berbuat netral untuk kesejahteraan rakyat saya, itu cita-cita saya pada saat saya bersumpah menjadi Gubernur Sumut,” ungkap Gubernur Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para perwakilan serikat buruh di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, kemarin.
Hadir di antaranya Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
TONTONAN ANDA
Gubernur menyampaikan, semua pihak harus didudukkan untuk menemui jalan tengah mengenai penetapan upah. Untuk itu, setelah bertemu pada pekerja/buruh, Gubernur juga akan mengundang para pengusaha untuk meminta masukan terkait besaran upah yang ditetapkan.
Pemerintah hadir di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Meski sejujurnya, Gubernur sangat ingin menetapkan UMP yang tinggi. “Kalau saya boleh jujur, kalau bisa kalian (pekerja/buruh) kaya semuanya,” katanya.
Gubernur juga meminta kepada para pekerja agar memercayainya saat menerapkan UMP 2022. Selama pandemi, Ia telah meminta pengusaha agar tidak melakukan PHK pada pekerja dan lain sebagainya. “Untuk itu percayakan pada saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin, ” katanya.
Kapolda Sumut RZ Panca Putra yang hadir juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pemerintah akan mendengarkan semua masukan yang hadir. Menurutnya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya adalah komunikasi.
“Saya yakin kita berkumpul membahas apa yang jadi harapan dan keinginan pekerja, kalau gaji teman teman naik saya juga senang,” kata Kapolda.
INFO BISNIS
• Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Soroti Permasalahan Ketenagalistrikan di Sumut
Sebagai informasi, UMP Sumut tahun 2021 sebesar Rp2,4 juta. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut Anggiat Pasaribu mengharapkan agar UMP tahun 2022 naik hingga 16%.
“Sekarang kondisinya (pandemi) sudah mulai normal, kita harap kenaikan upah rata-rata 7-8 % per tahun, karena tahun lalu tidak naik, makanya untuk UMP tahun 2022 kita tuntut naik 16%,” kata Anggiat.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia Rintang Berutu berharap Gubernur memberi perhatian kepada para pekerja di Sumut, terutama dalam hal kenaikan UMP.
“Kami yakin Bapak akan bijak mengingat nasib buruh (upah) yang tahun lalu tidak naik, kami percayakan Bapak sebagai orang yang menandatangani agar memberi perhatian pada pekerja atau buruh, harapan kami ada pada Bapak, ” kata Rintang. ***
North Sumatra 2022 UMP Signed 21 November | OBROLANBISNIS.com — The 2022 Provincial Minimum Wage (UMP) is planned to be signed on November 21, 2021. The Governor of North Sumatra (North Sumatra) Edy Rahmayadi confirmed that he would set it fairly and fairly for North Sumatra with dignity.
Governor Edy Rahmayadi will collect all inputs from workers, academics and entrepreneurs to determine the amount of the UMP. The determination of the UMP will also look at various aspects, ranging from economic growth, inflation, and so on.
“Assure all of you, that I will do justice, for God’s sake, for God’s sake, I don’t look left and right, I act neutrally for the welfare of my people, that was my goal when I swore to be the Governor of North Sumatra,” said Governor Edy. Rahmayadi during a meeting with representatives of labor unions at the Governor’s Office House, Jalan Jenderal Sudirman Number 41, Medan, yesterday.
Present among them were the Commander of the Regional Military Command (Pangdam) I/Bukit Barisan Major General TNI Hassanudin and the Head of the North Sumatran Regional Police (Kapolda) Inspector General Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
The governor said that all parties must be seated to find a middle ground regarding wage fixing. For this reason, after meeting with the workers/laborers, the Governor will also invite entrepreneurs to ask for input regarding the amount of the set wage.
The government is in the middle between workers and employers. Although to be honest, the Governor really wants to set a high UMP. “If I may be honest, if you can, you (workers/laborers) are all rich,” he said.
The governor also asked workers to trust him when implementing the 2022 UMP. During the pandemic, he had asked employers not to lay off workers and so on. “For that, trust me, I will try my best,” he said.
North Sumatra Police Chief RZ Panca Putra who was also present at the meeting said the government would listen to all inputs present. According to him, there is no problem that cannot be solved. The key is communication.
“I’m sure we’ll get together to discuss the hopes and desires of workers. If my friends’ salaries go up, I’m also happy,” said the Kapolda.
For information, North Sumatra’s UMP in 2021 is IDR 2.4 million. The chairman of the DPD of the North Sumatran National Trade Union, Anggiat Pasaribu, hopes that the UMP in 2022 will increase by 16%.
“Now the condition (pandemic) has returned to normal, we hope an average wage increase of 7-8% per year, because last year it did not increase, so for 2022 we demand an increase of 16%,” said Anggiat.
Meanwhile, the Chairperson of the Indonesian Free Trade Union, Rintang Berutu, hopes that the governor will pay attention to workers in North Sumatra, especially in terms of raising the minimum wage.
“We believe that you will be wise considering the fate of workers (wages) which did not increase last year, we entrust you as the person who signed to pay attention to workers or laborers, our hope is in you,” said Rintang. ***
[OB1/lan]
#Sumut
#UMP
#InfoBisnis
