Mendag Sebut Kebijakan DMO dan DPO Migor Tak Boleh Rugikan Petani Sawit

Kemendag Raih 7 Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021

Mendag Sebut Kebijakan DMO dan DPO Migor Tak Boleh Rugikan Petani Sawit | OBROLANBISNIS.com — Kebijakan implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) tak boleh merugikan petani kelapa sawit.

Kebijakan ini diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng (migor) di dalam negeri, sehingga harga migor lebih terjangkau oleh masyarakat luas.

Demikian penegasan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta, Senin, 31 Januari 2022. Penegasan ini sekaligus memberikan klarifikasi atas salah tafsir dari pelaku usaha kelapa sawit yang menerapkan harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sesuai harga DPO.

“Harga Rp 9.300/Kg adalah harga jual CPO untuk 20% kewajiban pasok ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO. Kebijakan DMO dan DPO tersebut disalahartikan oleh beberapa pelaku usaha sawit yang seharusnya membeli CPO melalui mekanisme lelang yang dikelola KPBN dengan harga lelang, namun mereka melakukan penawaran dengan harga DPO. Hal tersebut telah membuat resah petani sawit,. Seharusnya pembentukan harga tetap mengikuti mekanisme lelang di KPBN tanpa melakukan penawaran harga sebagaimana harga DPO,” tegas Mendag Lutfi.

Seperti diketahui, mekanisme kebijakan DMO sebesar 20% atau kewajiban pasok ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh eksportir yang menggunakan bahan baku CPO.

 

Bacaan Lainnya
 

INFO BISNIS

• Pria Asal Medan Viral Berani Ungkap Kasus Mafia Tanah | Berharap Kejagung Turun ke Sumut

Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20% dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga Rp 9.300/Kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp 10.300/Kg.

“Eksportir harus mengalokasikan 20% dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan harga DPO kepada produsen migor untuk mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” jelas Mendag Lutfi.

Pemerintah akan menindak tegas segala penyimpangan yang terjadi. Ketegasan ini disampaikan Mendag Lutfi sebagai bagian untuk mengawal kebijakan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi persyaratan.

“Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO dan DPO, dengan memberikan bukti realisasi distribusi dalam negeri berupa purchase order, delivery order dan faktur pajak,” tegas Wisnu. ***

 

google translate

 

Minister of Trade Says Migor’s DMO and DPO Policies Cannot Harm Oil Palm Farmers | OBROLANBISNIS.com — Domestic Market Obligation (DMO) and Domestic Price Obligation (DPO) implementation policies should not harm oil palm farmers.

This policy is implemented in order to provide a guarantee for the stock of raw material for cooking oil (migor) in the country, so that the price of migraine is more affordable for the wider community.

This is the statement of the Minister of Trade Muhammad Lutfi in Jakarta, Monday, January 31, 2022. This statement also provides clarification on the misinterpretation of palm oil business actors who apply the auction price at PT Karisma Marketing Bersama Nusantara (KPBN) according to the DPO price.

 

 

“The price of Rp 9,300/Kg is the selling price of CPO for 20% of the obligation to supply domestically in the context of implementing DMO. The DMO and DPO policies were misinterpreted by several palm oil business actors who were supposed to buy CPO through an auction mechanism managed by KPBN at an auction price, but they made an offer at the DPO price. This has made oil palm farmers restless. The price formation should still follow the auction mechanism at the KPBN without making a price offer as the DPO price,” said Trade Minister Lutfi.

As is known, the DMO policy mechanism of 20% or the obligation to supply to the country is mandatory for all exporters who use CPO raw materials.

All exporters wishing to export must supply/allocate 20% of their export volume in the form of CPO and RBD Palm Olein to the domestic market at a price of Rp. 9,300/Kg for CPO and the price of RBD Palm Olein is Rp. 10,300/Kg.

“Exporters must allocate 20% of the export volume of CPO and RBD Palm Olein at the DPO price to migrant producers to achieve the predetermined Highest Retail Price (HET),” explained Trade Minister Lutfi.

 

 

The government will take strict action against any irregularities that occur. This assertiveness was conveyed by the Minister of Trade Lutfi as part of guarding the policies that have been set.

Meanwhile, the Director General of Foreign Trade at the Ministry of Trade, Indrasari Wisnu Wardhana, said that export approvals will be given to exporters who have met the requirements.

“Export approval will be given to exporters who have realized the DMO and DPO provisions, by providing evidence of the realization of domestic distribution in the form of purchase orders, delivery orders and tax invoices,” said Wisnu. ***

 



[rel/OB1]

#Kemendag
#Migor
#InfoBisnis

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *