Dirjen PKTN: Keberhasilan Metrologi Legal Ditentukan Peran Aktif Pemerintah Daerah | OBROLANBISNIS.com — Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat mengembangkan metrologi legal di daerah.
Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kemendag dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan di Jakarta, Senin, 18 April 2022.
“Sinergi ini merupakan langkah konkret komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan metrologi legal di daerah. Kemendag mengapresiasi langkah-langkah pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan Bangka Barat sebagai daerah tertib ukur,” ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.
Menurut Veri, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan kegiatan kemetrologian di kabupaten/kota adalah bagaimana membangun tertib ukur sehingga tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi juga menciptakan tertib niaga.
Keberhasilan metrologi legal ditentukan oleh peran aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk mendukung penyelenggaraan tertib ukur di daerah dengan menyediakan sumber daya seperti anggaran operasional, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana. Sehingga, tidak bergantung hanya dari anggaran transfer pusat ke daerah. Kemandirian daerah menjadi kunci tercapainya tertib ukur di daerah,” imbuh Veri.
INFO BISNIS: Produk Halal Indonesia Disukai Sejumlah Negara Luar
Bupati Bangka Barat Sukirman menyampaikan, pelayanan tera dan tera ulang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Unit Metrologi Legal yang berdiri sejak 2018. “Unit ini memberikan pelayanan metrologi legal sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang telah ditetapkan Kemendag. Untuk meningkatkan ruang lingkup pelayanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat terus berupaya memperkuat Unit Metrologi Legal Kabupaten Bangka Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Metrologi Kemendag Matheus Hendro Purnomo mengharapkan penandatanganan Nota Kesepakatan ini dapat mendorong terlaksananya berbagai kegiatan di Kabupaten Bangka Barat, seperti peningkatan kinerja tera dan tera ulang. Sehingga, seluruh alat ukur yang digunakan sesuai dengan ketentuan.
“Selanjutnya, pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi Pasar Tertib Ukur dan Kabupaten Bangka Barat secara berkesinambungan menjadi daerah tertib ukur,” pungkas Hendro. ***
Director General of PKTN: Success of Legal Metrology Determined Active Role of Local Government | OBROLANBISNIS.com — The Directorate of Metrology, the Directorate General of Consumer Protection and Orderly Commerce (PKTN) of the Ministry of Trade is working with the Regional Government of West Bangka Regency to develop legal metrology in the region.
This synergy was realized through the signing of a Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade and the Regional Government of West Bangka Regency which was held in Jakarta, Monday, April 18, 2022.
“This synergy is a concrete step for the local government’s commitment to the development of legal metrology in the regions. The Ministry of Trade appreciates the steps taken by the regional government of West Bangka Regency in realizing West Bangka as an orderly area of measurement,” said Director General of PKTN Veri Anggrijono.
According to Veri, the biggest challenge in organizing metrological activities in regencies/cities is how to build an orderly measure so that it not only provides protection to consumers but also creates an orderly trade.
The success of legal metrology is determined by the active role of all stakeholders, especially local governments.
“Local governments must have a strong commitment to support the implementation of orderly measurement in the regions by providing resources such as operational budgets, human resources, and facilities and infrastructure. Thus, it does not depend only on the central to regional transfer budget. Regional independence is the key to achieving orderly measurement in the region,” added Veri.
The Regent of West Bangka, Sukirman, said that calibration and re-calibration services were needed to provide protection to the community.
Currently, the West Bangka Regency Government has a Legal Metrology Unit which was established in 2018. “This unit provides legal metrology services in accordance with the scope of services set by the Ministry of Trade. To increase the scope of services, the Regional Government of West Bangka Regency continues to strengthen the Legal Metrology Unit of West Bangka Regency,” he said.
Meanwhile, the Director of Metrology at the Ministry of Trade Matheus Hendro Purnomo hopes that the signing of this Memorandum of Understanding can encourage the implementation of various activities in West Bangka Regency, such as improving the performance of calibration and recalculation. Thus, all measuring instruments used are in accordance with the provisions.
“Furthermore, the markets in the West Bangka Regency area can become an Orderly Measuring Market and the West Bangka Regency continuously becomes an orderly measuring area,” concluded Hendro. ***
[rel/OB2]
#Kemendag
#Pemerintah
#InfoBisnis
