Kemendag Melarang Sementara Ekspor Bahan Baku dan Produk Minyak Goreng | OBROLANBISNIS.com — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang sementara ekspor bahan baku dan produk minyak goreng ke luar negeri.
Larangan sementara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.
Permendag ini mulai berlaku pada 28 April 2022 dan berlaku hingga kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi serta harga minyak goreng curah mencapai Rp14.000/liter.
“Menindaklanjuti arahan Presiden, kami kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil dengan sangat seksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat. Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini, namun sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Larangan sementara, lanjut Mendag, berlak untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun dan Sabang.
INFO BISNIS: Kemendag Bersama Polri ‘Buru’ Para Mafia Migor
“Namun, bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor,” imbuh Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menegaskan, eksportir yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini,” tandas Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menyebut, kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik melalui rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
“Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah prioritas pemerintah. Larangan sementara ekspor ini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku, juga pasokan minyak goreng di dalam negeri dan menurunkan harga minyak goreng ke harga keterjangkauan. Saya harap kita semua dapat memahami urgensi dari kebijakan ini dan bergotong royong/bekerjasama demi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Mendag Lutfi. ***
Ministry of Trade Temporarily Bans Exports of Raw Materials and Cooking Oil Products | OBROLANBISNIS.com — The government through the Ministry of Trade (Kemendag) has temporarily banned the export of raw materials and cooking oil products abroad.
The temporary prohibition is contained in the Minister of Trade Regulation number 22 of 2022 concerning the Temporary Prohibition of Exports of Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil.
This Minister of Trade Regulation takes effect on April 28, 2022 and is valid until domestic needs have been met and the price of bulk cooking oil reaches Rp. 14,000/liter.
“Following the President’s directive, we reiterate that the current government’s main priority is to ensure the availability of cooking oil at affordable prices for all Indonesians. This decision was taken very carefully, taking into account the day by day development of the situation of the availability of bulk cooking oil for the community. Of course there will be an impact from this policy, but once again I emphasize that the interests of the people are the most important,” said Minister of Trade Muhammad Lutfi.
The temporary ban, continued the Trade Minister, applies to all Indonesian customs areas, and from the Free Trade Areas and Free Ports (KPBPB), namely Batam, Bintan, Karimun and Sabang.
“However, exporters who have received an export customs notification registration number no later than April 27, 2022, can still carry out exports,” added Trade Minister Lutfi.
Trade Minister Lutfi emphasized that exporters who violate the provisions will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the legislation. “I make sure that the government together with the Police and other law enforcement officers will monitor the entire implementation of this policy,” said Trade Minister Lutfi.
Trade Minister Lutfi said this policy would be evaluated periodically through coordination meetings at the level of the Coordinating Ministry for Economic Affairs every month or at any time if necessary.
“The basic needs of the Indonesian people are the government’s priority. This temporary ban on exports is an effort to encourage the availability of raw materials, as well as domestic supply of cooking oil and lower the price of cooking oil to an affordable price. I hope we can all understand the urgency of this policy and work together/cooperate for the sake of all the Indonesian people,” said Trade Minister Lutfi. ***
[rel/OB1]
#Kemendag
#Regulasi
#InfoBisnis
