Ekspor Migor ke Timor Lester Digagalkan | 81 Ribu Liter Disita | OBROLANBISNIS.com — Komitmen menjaga kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng (migor) ditunjukkan pemerintah. Melalui sinergi dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangandan Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan berhasil menggagalkan ekspor migor ke Timor Leste.
Sedikitnya, delapan kontainer dengan volume 81 ribu liter migor berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Eksportir mengelabui dengan tidak mencantumkan migor dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Veri Anggrijono menegaskan, keberhasilan ini berkat koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah dalam menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo.
“Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangandan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Veri.
Kemendag juga akan terus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerjasama antarlembaga dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Ditjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan. Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Perdagangan, Polri, dan Ditjen Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan,” pungkas Veri.
INFO BISNIS: Kemendag Bersama Polri ‘Buru’ Para Mafia Migor
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, minyak goreng telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor terhitung sejak 28 April 2022.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Direktur Tertib Niaga Kemendag, Sihard Hardjopan Pohan menyatakan, kontainer berisi migor yang diduga akan diekspor secara ilegal tersebut telah diamankan petugas.
“Pelaku usaha yang melanggar ekspor minyak goreng bisa dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar,” imbuh Direktur Tertib Niaga, Sihard Hadjopan Pohan. ***
Migor Exports to Timor Lester thwarted | 81 Thousand Liters Confiscated | OBROLANBISNIS.com — The government has shown the government’s commitment to maintain the export ban on cooking oil (migor). Through synergies with the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance and the Food Task Force, the Ministry of Trade succeeded in thwarting migrant exports to Timor Leste.
At least eight containers with a volume of 81 thousand liters of migrant were successfully confiscated at the Tanjung Perak Port, Surabaya. Exporters deceive by not including migrants in the Goods Export Declaration (PEB) document.
The Director General of Consumer Protection and Order of Commerce who also serves as Acting Director General of Foreign Trade at the Ministry of Trade, Veri Anggrijono, emphasized that this success was due to the coordination and synergy between government institutions in carrying out the orders of Indonesian President Joko Widodo.
“The Ministry of Trade together with the Task Force for Food and Excise and the Directorate General of Customs and Excise at the Ministry of Finance will take firm action against any violation of the provisions of the legislation,” said Veri.
The Ministry of Trade will also continue to be committed to increasing synergy and cooperation between institutions in terms of supervision and law enforcement in the trade sector.
“We express our gratitude and give our greatest appreciation to the Indonesian Police, the Attorney General’s Office, and the Directorate General of Customs and Excise in carrying out law enforcement in the trade sector. Today’s activity is an implementation of the MoU between the Ministry of Trade, the National Police, and the Directorate General of Customs and Excise in increasing supervision and law enforcement in the trade sector,” concluded Veri.
Based on the Regulation of the Minister of Trade number 22 of 2022 concerning the Temporary Prohibition of Exports of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil, cooking oil has been designated as prohibited goods for export as of 28 April 2022.
Business actors who violate these provisions are threatened with sanctions as stipulated in Article 112 Paragraph (1) in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade.
The Director for Order of Commerce at the Ministry of Trade, Sihard Hardjopan Pohan, said the container containing the migrants suspected of being exported illegally had been secured by officers.
“Business actors who violate the export of cooking oil can be subject to criminal sanctions for a maximum of five years and/or a fine of a maximum of IDR 5 billion,” added the Director of Order of Commerce, Sihard Hadjopan Pohan. ***
[rel/OB1]
#Kemendag
#Migor
#InfoBisnis
