Jeritan Pelaku Eksportir Sumut Sampai ke Staf Presiden RI

Jeritan Pelaku Eskportir Sumut Sampai ke Staf Presiden RI

Jeritan Pelaku Eksportir Sumut Sampai ke Staf Presiden RI | OBROLANBISNIS.com — Pelaku usaha eksportir asal Sumatera Utara (Sumut) menjerit sejak terjadi tertahannya sejumlah barang komoditi ekspor dalam Kapal MV Mathu Bhum yang diamankan Lantamal I Belawan.

Jeritan pelaku usaha eksportir Sumut dibawa APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sampai ke Kepala Staf Presiden Republik Indonesia (RI).

“Kami telah menyampaikan jeritan dan aspirasi pelaku usaha eksportir Sumut ke Kepala Staf Presiden RI yang diterima Deputi III Kepala Staf Presiden RI, Bapak Panutan S Sulendrakusuma. Berharap kepada Bapak Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden RI turun tangan mengawal dan memonitor kasus Kapal Mathu Bhum, sehingga para eksportir asal Sumut mendapat kepastian hukum dalam berusaha,” ungkap Ketua DPP APINDO Sumut, Dr Haposan Siallagan, Sabtu, 16 Juli 2022, di Medan.

Menurut Dr Haposan Siallagan, perwakilan APINDO dan pelaku eksportir Sumut pada Kamis, 14 Juli 2022, telah melakukan kunjungan ke Kantor Staf Presiden RI di Jakarta. “Kami (pengusaha) ingin menyampaikan secara langsung kepada Kepala Staf Presiden RI atas terganggunya kegiatan ekspor Sumut pasca penahanan Kapal MV Mathu Bhum yang sudah 73 hari (hingga saat ini) oleh aparat TNI AL yang dalam hal ini dilakukan Lantamal I Belawan,” ungkap Rektor Universitas HKBP Nommensen ini.

BISNIS HARI INI: Mendag: Pemerintah Mendorong Bisnis Ritel Tetap Tumbuh

Bacaan Lainnya

Dr Haposan Siallagan menambahkan, kemana lagi jeritan para eksportir Sumut ini disampaikan lagi. “Jeritan ini sudah kami sampaikan ke sejumlah pihak termasuk Gubernur, Kejati Sumut dan pihak terkait termasuk juga ke DPRD Provinsi Sumut. Namun, kasus penahanan Kapal MV Mathu Bhum masih belum menemukan titik terang,” beber Dr Haposan Sillagan yang juga Ketua Organda Sumut.

Selaku asosiasi yang menaungi para pelaku usaha di Sumut, lanjut Dr Haposan, APINDO menyayangkan dan prihatin terhadap kinerja penegak hukum yang tidak punya hati nurani dan dinilai keliru menahan barang-barang kontainer milik perusahaan eksportir, yang begitu lama.

 

 



“Padahal, barang-barang tersebut yang ikut ditahan adalah legal, sudah memiliki izin lengkap berupa dokumen PEB dan NPE yang dipastikan tidak melanggar hukum,” beber Dr Haposan.

APINDO Sumut mewakili para pelaku usaha dan eksportir sangat berharap kepada Kepala Staf Presiden RI, Moeldoko, agar dapat mengatensikan percepatan proses pelepasan kapal serta kemudahan dalam pengurusan barang-barang yang sudah rusak untuk diturunkan dan sebagian barang yang tidak rusak tetap dilanjutkan ke negara tujuan.

Dalam kasus penahanan Kapal MV Mathu Bhum, DPP APINDO Sumut sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan saat ini. “Kami juga berharap kepada pihak Otoritas Kapal MV Mathu Bhum mengupayakan pinjam pakai kapal, sehingga barang-barang yang tertahan dapat dilanjutkan pengirimannya ke negara tujuan,” ucap Dr Haposan.

Ia mengaku, kejadian penahanan kapal kargo milik MV Mathu Bhum sebelumnya tidak pernah terjadi. “Ini menjadi sejarah bagi industri perkapalan dan rusaknya image eksportir Sumut di mata dunia atas penahanan kapal kargo. Kita berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali, sehingga perekonomian Indonesia dapat lebih baik lagi,” cetus Dr Haposan.

BISNIS HARI INI: APINDO Sumut Bersama KPPU Sosialisasikan Program Kepatuhan Persaingan Pelaku Usaha

Dalam pertemuan di Kantor Staf Presiden RI, yang dilakukan secara offline maupun hybrid, Deputi III Staf Presiden RI, Panutan S Sulendrakusuma menyampaikan, kami telah menerima pengaduan gangguan ekspor Sumut melalui jalur laut perairan Belawan.

“Kami diperintahkan Kepala Staf Presiden untuk segera melakukan pertemuan sekaligus rapat koordinasi untuk mempertemukan para pihak dan stakeholder yang berkaitan. Mengharapkan ada penyelesaian, namun harus tetap dikoridor peraturan dan perundangan yang berlaku untuk memberikan solusi,” jelasnya. ***

 

google translate

 

The screams of North Sumatran exporters reach the staff of the President of the Republic of Indonesia | OBROLANBISNIS.com — Business exporters from North Sumatra (North Sumatra) have screamed since the arrest of a number of export commodity goods on the MV Mathu Bhum Ship which was secured by Lantamal I Belawan.

The screams of North Sumatran exporters were brought by APINDO (Indonesian Entrepreneurs Association) to the Chief of Staff of the President of the Republic of Indonesia (RI).

“We have conveyed the screams and aspirations of North Sumatran exporters to the Chief of Staff of the President of the Republic of Indonesia which was received by Deputy III of the Chief of Staff of the President of the Republic of Indonesia, Mr. Agung Krisdiyanto. We hope that Mr. Moeldoko as Chief of Staff of the President of the Republic of Indonesia will intervene to oversee and monitor the case of the Mathu Bhum Ship, so that exporters from North Sumatra get legal certainty in doing business,” said the Chairman of the North Sumatran APINDO DPP, Dr Haposan Siallagan, Friday, July 15, 2022, in Medan.

According to Dr. Haposan Siallagan, representatives of APINDO and North Sumatra exporters on Thursday, July 14, 2022, visited the Indonesian Presidential Staff Office in Jakarta. “We (entrepreneurs) want to convey directly to the Chief of Staff of the President of the Republic of Indonesia for the disruption of North Sumatra’s export activities after the detention of the MV Mathu Bhum ship which has been held for 73 days (until now) by the Indonesian Navy officers, which in this case was carried out by Lantamal I Belawan,” said the Chancellor. Nommensen’s HKBP University.

Dr. Haposan Siallagan added, where else would the screams of North Sumatran exporters go again? “We have conveyed this cry to a number of parties including the Governor, North Sumatra Attorney General’s Office and related parties including the North Sumatra Provincial DPRD. However, the case for the detention of the MV Mathu Bhum ship has not yet found a bright spot,” explained Dr. Haposan Sillagan who is also the Chairman of the North Sumatra Organda.

 

 

As the association that oversees business actors in North Sumatra, continued Dr. Haposan, APINDO regrets and is concerned about the performance of law enforcers who have no conscience and are considered wrong in holding container goods belonging to exporting companies for so long.

“In fact, the items that are being detained are legal, they already have complete permits in the form of PEB and NPE documents which are certain to not violate the law,” explained Dr Haposan.

APINDO Sumut, representing business players and exporters, sincerely hopes that the Chief of Staff of the President of the Republic of Indonesia, Moeldoko, can pay attention to the acceleration of the ship release process and the ease of handling damaged goods to be unloaded and some of the undamaged goods to continue to the destination country.

In the case of the detention of the MV Mathu Bhum Ship, the DPP APINDO North Sumatra highly appreciates the current legal process. “We also hope that the MV Mathu Bhum Ship Authority will seek to borrow using a ship, so that the goods that have been detained can continue to be sent to the destination country,” said Dr Haposan.

He admitted that the incident of the detention of the cargo ship belonging to MV Mathu Bhum had never happened before. “This is history for the shipping industry and the damage to the image of North Sumatran exporters in the eyes of the world for the detention of cargo ships. We hope that cases like this do not happen again, so that the Indonesian economy can be even better,” said Dr Haposan.

In a meeting at the Indonesian Presidential Staff Office, which was conducted offline or hybrid, Deputy III of the Presidential Staff of the Republic of Indonesia, Agung Krisdiyanto said, we have received complaints about North Sumatra’s export disruption through the Belawan waters.

“We were ordered by the Presidential Chief of Staff to immediately hold a meeting as well as a coordination meeting to bring together the relevant parties and stakeholders. We hope that there will be a settlement, but it must be coordinated with the applicable laws and regulations to provide a solution,” he explained. ***

 



[OB1]

#APINDO
#Eksportir
#InfoBisnis

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *