Rakernas APERSI Berlangsung di Medan
Pemerintah Dorong APERSI Hadirkan Perumahan Vertikal di Perkotaan | OBROLANBISNIS.com — Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Rakernas APERSI) berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 26 Juli 2022.
Mencuat berbagai perkembangan dan persoalan terkait Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bersubsidi hingga penyesuaian harga rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
BISNIS HARI INI: Pertamina Jadikan Siantar dan Sibolga Pilot Project Registrasi Subsidi Tepat
Rakernas APERSI dihadiri Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna; Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu; Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua DPD APERSI Sumut, Irwansyah Putra, mewakili Gubernur Sumut dan para anggota APERSI dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna di sela Rakernas APERSI kepada awak media mengatakan, pemerintah telah menghadirkan program subsidi kemudahan bantuan berupa KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat.
“Secara nasional, KPR FLPP hingga saat ini telah dirasakan sebanyak 220 ribu penerima manfaat. Pemerintah juga menyediakan bantuan pembiayaan berbasis tabungan. Selain itu, KPR Tapera yang diperuntukan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Ada juga program LPP untuk non Tapera,” ungkap Herry.
Herry juga mengungkapkan, untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah segera memiliki rumah, pemerintah melakukan telah berbagai upaya dengan jemput bola, seperti menjumpai dan mendatangi langsung masyarakat.
BISNIS HARI INI: TPL Support Penuh Kejurnas Rally 2022
“Seperti halnya yang telah dilakukan dalam program gebrak pasar, kita (pemerintah) datangi pedagang pasar yang belum memiliki rumah, untuk menawarkan fasilitas rumah subsidi yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang belum punya rumah,” bebernya.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR menambahkan, animo masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi. “Ketersediaan rumah murah telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi terus tumbuh, maka pada tahun 2023, rencananya FLPP ditingatkan menjadi 220 ribu penerima manfaat, namun realisasi itu tergantung terhadap harga rumahnya. Tahun lalu, FLPP yang telah tersalurkan sebanyak 200 ribu penerima manfaat secara nasional,” sebutnya.
Perumahan Vertikal
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mendorong APERSI untuk menghadirkan perumahan vertikal di perkotaan.
“Perumahan vertikal menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan untuk memperoleh rumah. Sehingga tidak lagi, masyarakat jauh-jauh untuk mencari rumah,” katanya.
BISNIS HARI INI: Telkomsel Hadirkan Teknologi Jaringan 5G Sukseskan Forum W20
Namun, Herry mengaku, untuk merealisasikan perumahan vertikal di perkotaan masih menemukan kendala. “Masalah tanah atau lahan menjadi kendala untuk menghadirkan perumahan vertikal. Selain itu, semakin mahalnya harga lahan di perkotaan. Jika berharap dari pemerintah menghadirkan perumahan vertikal, maka akan menjadi beban pemerintah dalam memberikan subsidi rumah landed. Maka, pemerintah mendorong APERSI menghadirkan perumahan vertikal, agar masyarakat yang tinggal di perkotaan dapat terlayani memiliki rumah,” ucapnya.
Potensi Medan
Dipilihnya Kota Medan menjadi lokasi Rakernas APERSI tahun 2022 menjadi ‘buah bibir’ bagi Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah.
“Medan dipilih karena potensinya sangat besar untuk masa depan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dan digelarnya Rakernas APERSI baru pertama kali dibuat di Medan untuk wilayah Sumatera,” cetus Junaidi Abdillah.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan realisasi KPR Subsidi yang telah APERSI lakukan sebanyak 130 ribu unit. “Secara nasional partisipasi APERSI kepada MBR dan negara sebanyak 130 ribu unit. Dan akan terus bertambah setiap tahunnya,” katanya.
Kenaikan Harga Rumah
Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengaku, serapan perumahan sejak pandemi yang melanda dua tahun lalu, sangat dirasakan pihak pengembang perumahan subsidi.
“Semenjak Covid – 19, harga kebutuhan material perumahan terbilang mengalami kenaikan. Namun, bagi APERSI tidak melakukan penyesuaian harga rumah. Padahal, rumah segmen KPR bersubsidi setiap tahunnya harus mengikuti penyesuaian harga material bangunan yang mengalami kenaikan. Karena prihatin dengan kondisi pandemi, maka APERSI tidak melakukan kenaikan harga rumah bersubsidi,” jelasnya.
Seiring waktu, pandemi telah berlalu. “Harusnya harga rumah KPR bersubsidi saat ini terjadi penyesuaian kenaikan harga. Paling tinggi sebesar 21 persen, agar menutupi biaya produksi pengembangan perumahan. Jika tidak dilakukan penyesuaian harga rumah, maka pengembang bakal tidak dapat produksi lagi, seiring dengan kenaikan material dan harga tanah yang naik signifikan,” tandas Junaidi.
Hambatan Program Sejuta Rumah
Pengembangan bisnis perumahan KPR bersubsidi di masa depan akan terbentur berbagai hambatan. Junaidi Abdillah mengaku, banyak kendala yang akan dihadapi, dengan munculnya aturan yang secara tiba-tiba oleh regulator.
“Seperti aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dinilai akan menghambat program sejuta rumah,” ucapnya.
Menurutnya, aturan LSD tidak menyesuaikan dengan kondisi RTRW masing-masing kabupaten/kota. Saat ini, LSD telah diberlakukan Kementerian Pertanahan untuk Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan NTB, namun untuk daerah lain belum diberlakukan.
BISNIS HARI INI: Pegadaian Catat Kenaikan Laba Bersih 36,15% di Semester II 2022
“Aturan LSD ini akan merugikan dan menghambat pengembang untuk membangun perumahan KPR Subsidi, yang pada akhirnya realisasi program sejuta rumah tidak terproduksikan, karena perizinan tidak keluar, sehingga masyarakat juga yang dirugikan,” bebernya.
Ia mengaku, pemerintah mendorong APERSI untuk menghadirkan perumahan vertikal di perkotaan. “APERSI siap, namun membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BUMN. Kita tahu pemerintah daerah dan BUMN memiliki banyak aset di perkotaan yang dinilai menganggur. Dan itu dapat dikerjasamakan dengan APERSI untuk menghadirkan perumahan vertikal di perkotaan,” jelasnya. ***
google translate
Government Encourages APERSI to Present Vertical Housing in Urban Areas | OBROLANBISNIS.com — The National Working Meeting of the Association of Housing and Settlement Developers (Rakernas APERSI) took place in Medan City, North Sumatra Province, Tuesday, July 26, 2022.
Various developments and issues related to Subsidized Public Housing Credit (KPR) to adjust house prices for Low-Income Communities (MBR).
The APERSI National Working Meeting was attended by Director General of Infrastructure Financing of the Ministry of PUPR, Herry Trisaputra Zuna; Deputy President Director of Bank BTN, Nixon LP Napitupulu; Chairman of the DPP APERSI, Junaidi Abdillah; The chairman of the North Sumatra APERSI DPD, Irwansyah Putra, represented the Governor of North Sumatra and APERSI members from all provinces, districts and cities.
Director General of Infrastructure Financing of the Ministry of PUPR, Herry Trisaputra Zuna on the sidelines of the APERSI National Work Meeting to the media crew, said the government had presented a subsidized program for facilitating assistance in the form of Housing Financing Liquidity Facilities (FLPP) for the community.
“Nationally, the FLPP KPR has so far been felt by as many as 220 thousand beneficiaries. The government also provides savings-based financing assistance. In addition, Kapera KPR which is intended for ASN (State Civil Apparatus). There is also an LPP program for non-Kapera,” said Herry.
Herry also revealed, to encourage low-income people to immediately own a house, the government has made various efforts by picking up the ball, such as meeting and visiting the community directly.
“Just like what has been done in the market strike program, we (the government) visit market traders who do not yet own a house, to offer subsidized housing facilities that can be used for people who do not have a home,” he explained.
Director General of Infrastructure Financing of the Ministry of PUPR added that public interest in subsidized housing remains high. “The availability of cheap houses has become a necessity for the community. Seeing the public’s interest in subsidized housing continues to grow, then in 2023, the plan is to increase the FLPP to 220 thousand beneficiaries, but the realization depends on the price of the house. Last year, 200 FLPP had been distributed. thousands of beneficiaries nationally,” he said.
Vertical Housing
Director General of Infrastructure Financing of the Ministry of PUPR, Herry Trisaputra Zuna, encouraged APERSI to provide vertical housing in urban areas.
“Vertical housing is a solution for urban people to get a house. So, people no longer have to go far to find a house,” he said.
However, Herry admitted that there are still obstacles to realize vertical housing in urban areas. “Land or land issues are an obstacle to providing vertical housing. In addition, land prices are increasingly expensive in urban areas. If you expect from the government to provide vertical housing, it will be a burden for the government to provide subsidies for landed houses. So, the government encourages APERSI to present vertical housing, so that people who live in urban areas can be served by owning a house,” he said.
Medan Potential
The choice of the city of Medan to be the location of the APERSI National Working Meeting in 2022 became a ‘byword’ for the General Chairperson of the APERSI DPP, Junaidi Abdillah.
“Medan was chosen because of its enormous potential for the future of providing low-income houses (MBR). And the APERSI National Working Meeting was held for the first time in Medan for the Sumatran region,” said Junaidi Abdillah.
He explained that the overall realization of subsidized mortgages that APERSI had carried out was 130 thousand units. “Nationally, APERSI’s participation in MBR and the state is 130 thousand units. And it will continue to grow every year,” he said.
House Price Increase
The chairman of the APERSI DPP, Junaidi Abdillah, admitted that the housing absorption since the pandemic that hit two years ago has been felt by the developers of subsidized housing.
“Since Covid-19, the price of housing material needs has increased. However, APERSI has not adjusted house prices. In fact, subsidized housing in the mortgage segment every year has to follow the adjustment in the price of building materials which has increased. Because they are concerned about the pandemic condition, APERSI not increase subsidized housing prices,” he explained.
Over time, the pandemic has passed. “There should be an adjustment to the price of subsidized mortgage housing at this time. The highest price increase is 21 percent, in order to cover the production costs of housing development. If the house price adjustment is not made, then the developer will not be able to produce anymore, along with the increase in materials and land prices that rise significant,” said Junaidi.
Barriers to the Million Houses Program
The development of the subsidized mortgage housing business in the future will face various obstacles. Junaidi Abdillah admitted, many obstacles will be faced, with the sudden emergence of regulations by the regulator.
“Like the Law on Protected Rice Fields (LSD) issued by the government, it is considered to be hampering the one million houses program,” he said.
According to him, the LSD rules do not adjust to the RTRW conditions of each district/city. Currently, LSD has been implemented by the Ministry of Land for the islands of Sumatra, Java, Bali and NTB, but for other areas it has not been implemented.
“This LSD rule will harm and hinder developers from building subsidized mortgage housing, which in the end the realization of the one million houses program will not be produced, because the permits are not issued, so that the community will also be harmed,” he explained.
He admitted that the government encouraged APERSI to present vertical housing in urban areas. “APERSI is ready, but requires collaboration with local governments and SOEs. We know that local governments and SOEs have many assets in urban areas that are considered unemployed. And that can be collaborated with APERSI to provide vertical housing in urban areas,” he explained. ***
[OB1]
#Perumahan
#Subsidi
#InfoBisnis
