Pengamat Hukum Dr Budi Sitepu: Pelaku Perusak Rumah Ibadah Layak Ditahan | OBROLANBISNIS.com — Pengamat Hukum asal Sumatera Utara (Sumut), Dr Budi Bakti Sitepu SH MA MH merasa miris dan sedih memperoleh kabar dugaan perusakan rumah ibadah yang terjadi di Kota Medan beberapa tahun lalu, yang hingga kini proses hukumnya belum juga tuntas ditangan aparat penegak hukum.
“Rumah ibadah adalah tempat seorang manusia menempah akidah dan kepercayaan yang dimilikinya. Sangat disayangkan adalah orang-orang yang tak bertanggungjawab melakukan perusakan sebuah rumah ibadah. Perilaku seperti itu termasuk kejahatan dan sangat-sangat jahat,” sebut Dr Budi Sitepu yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan Hankam Persatuan Merga Silima (PMS) Kota Medan kepada awak media, Jumat, 8 September 2022.
BISNIS HARI INI: Redford Platform Trading | Tawarkan Cuan USDT
Menurut Dewan Pakar Peradi Sumut ini, apalagi perbuatan dugaan perusakan rumah ibadah secara bersama-sama oleh suatu kelompok, merupakan pelanggaran berat.
“Berdasarkan pelanggaran atas segala sesuatu secara bersama-sama telah diatur dalam pasal 170 KHUPidana, yang isi adalah ‘Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan’. Apalagi, sampai melakukan tindak pidana perusakan rumah ibadah, tempat orang menunaikan ibadah, sudah termasuk kejahatan berat. Pantas para pelakunya (tersangka) ditahan dan diberi hukuman yang seberat-beratnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku,” beber Dr Budi Bakti Sitepu, yang juga Penasehat Hukum di LBH IPK dan Ikadin.

Dr Budi Bakti Sitepu yang sudah 29 tahun bergelut di bidang hukum (sejak tahun 1993) menerangkan, seperti halnya kabar dugaan perusakan Gereja IRC, pelakunya sangat layak ditahan aparat penegak hukum.
“Para pelaku yang diduga melakukan perusakan rumah ibadah Gereja IRC telah melanggar pasal 170 KHUPidana, sangat layak ditahan oleh aparat kepolisian, demi menjaga kedamaian dan kamtibmas Kota Medan dan sekitarnya,” ungkap Dr Budi Bakti Sitepu yang juga menjabat Gubernur Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Sumut.
BISNIS HARI INI: Harga Pertamax Turbo dan Dex Series Terbaru di Sumut Per September 2022
Tapi, lanjut Dr Budi Bakti Sitepu, jika diukur dari sudut pandang hukum, seyogianya para tersangka ditahan karena ancaman pidananya diatas 5 tahun. Memang penyidik kepolisian, sah-sah saja dan diperbolehkan pelaku pelanggar pasal 170 KHUP tidak ditahan. Karena ditahan atau tidak ditahan itu adalah pertimbangan subjektif penyidik.
“Namun jika diukur dari sebuah kebijakan. Tindakan penyidik yang tidak menahan tersangka dan kawan-kawan. Hal itu akan sangat mengganggu supremasi penegakan hukum di negeri ini, karena bakal membuat gejolak neraca keseimbangan sosial terganggu dan mencuat ketidakadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, demi kemaslahatan orang banyak yang menuntut keadilan dan kepastian hukum, penyidik harus segera menahan para pelaku yang diduga melakukan perusakan rumah ibadah,” sebut mantan Ketua Laskar Angkatan 66 Sumut.
Secara pribadi Dr Budi Bakti Sitepu menilai, selama 4 tahun lebih jemaat Gereja IRC menanti-nanti kepastian hukum di negeri ini atas dugaan perusakan rumah ibadah. “Jemaat Gereja saya menilai sudah sangat terzolimi, 4 tahun lebih lamanya kasus hukum yang dilaporkan ke polisi belum juga masuk ke meja hijau untuk proses peradilan. Yang mirisnya, Pemimpin/Pendeta Gereja IRC bahkan mendapat perlakuan kriminalisasi beberapa waktu lalu, walau akhirnya kasus penyidikan telah dihentikan,” beber Dr Budi Bakti Sitepu yang mengaku mengikuti perkembangan kasus hukum yang menerpa Gereja IRC.
Salah satu Ketua DPP N4Jokowi ini meminta kepada Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan, agar segera menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus perusakan Gereja IRC.
“Ini momennya Polri bangkit memperbaiki citra lembaga Bhayangkara setelah mencuatnya ke publik kasus hukum yang menjerat sejumlah jenderal Polri dalam kasus FS. Kita nantikan citra lembaga Polri membaik di mata masyarakat,” ucap Dr Budi Bakti Sitepu yang juga Penasehat Hukum YSKI (Yayasan Surya Kebenaran Internasional).
Hilang Kepercayaan
Sementara itu, perwakilan jemaat Gereja IRC, Pendeta Dr Asaf T Marpaung mengaku, mulai menghilang rasa kepercayaannya terhadap kinerja aparat Kepolisian di Sumut dan Kota Medan.
“Mengapa demikian saya katakan hal seperti ini. Meski tersangka pelaku perusakan Gereja IRC telah ditetapkan oleh penyidik, namun hingga kini pelakunya belum juga tersentuh oleh hukum. Meski pelakunya sudah ada, tapi hingga detik ini tidak juga ditahan. Apakah ini yang namanya keadilan, pelaku kejahatan yang telah mengganggu kententraman orang beribadah, masih bisa bebas berkeliaran meghirup udara bebas,” ucap Ketua DPP BKAG ini.
BISNIS HARI INI: Membangun Web Bisnis untuk Meningkatkan Pengunjung Online
Sangat miris memang melihat negeri ini. Hukum yang seharusnya menjadi sejata keadilan, tidak mampu menyentuh pelaku-pelaku kejahatan. “Apakah pelakunya memang benar kebal hukum, seperti ‘sentilan’ yang saya peroleh dari sejumlah kerabat bahwa seorang Jenderal pun tak mampu menangkapnya? Bisa jadi isu-isu yang berseleweran adalah benar, karena sudah empat tahun lebih kasus yang dilaporkan jemaat Gereja IRC masih juga tidak tuntas hingga ke meja pengadilan,” beber Pendeta Dr Asaf T Marpaung yang merupakan Pemimpin Gereja IRC se-Indonesia ini.
Doktor lulusan University Jerusalem ini menyebutkan, apakah benar hukum di negeri yang kita cintai ini bisa dibeli oleh orang-orang jahat? “Saya dalam berkotbah selalu mengajak dan mengimbau para jemaat, agar selalu mematuhi dan taat pada hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Meski demikian, kami jemaat Gereja IRC masih menanti datangnya keadilan hukum di negeri ini. “Kami akan terus berjuang menuntut keadilan dan kepastian hukum hingga tetes darah terakhir,” sebut Pendeta Dr Asaf T Marpaung. ***
google translate
Legal Observer Dr Budi Sitepu: Perpetrators who destroy houses of worship deserve arrest | OBROLANBISNIS.com — Legal observer from North Sumatra (North Sumatra), Dr Budi Bakti Sitepu SH MA MH feels sad and sad to hear the news of the alleged destruction of a house of worship that occurred in Medan a few years ago, which until now the legal process has not yet been completed in the hands of the authorities. law enforcer.
“A house of worship is a place where a human being places his faith and beliefs. It is unfortunate that irresponsible people destroy a house of worship. Such behavior is a crime and is very, very evil,” said Dr Budi Sitepu, who is the Head of the Legal Division. and the Defense and Security of the Medan City Merga Silima (PMS) to the media crew, Friday, September 8, 2022.
According to the North Sumatra Provincial Board of Experts, the alleged act of destroying a place of worship jointly by a group is a serious violation.
“Based on the joint violation of everything, it has been regulated in Article 170 of the Criminal Code, which contains ‘Whoever commits violence against people or property together in public, shall be sentenced to a maximum imprisonment of five years and six months’. the crime of destroying houses of worship, where people worship, is a serious crime. It is appropriate that the perpetrators (suspects) are detained and given the maximum punishment under the applicable law,” explained Dr Budi Bakti Sitepu, who is also a legal advisor at LBH GPA and Ikadin.
Dr Budi Bakti Sitepu, who has been in the legal field for 29 years (since 1993) explained that, like the news of the alleged destruction of the IRC Church, the perpetrators deserve to be arrested by law enforcement officials.
“The perpetrators who are suspected of destroying the IRC Church’s house of worship have violated Article 170 of the Criminal Code, it is very appropriate to be detained by the police, in order to maintain peace and security and security in the city of Medan and its surroundings,” said Dr Budi Bakti Sitepu, who is also governor of the North Sumatran Legal and Human Rights Advocacy Institute.
However, continued Dr. Budi Bakti Sitepu, if it is measured from a legal point of view, the suspects should be detained because the punishment is more than 5 years. Indeed, police investigators, it is legal and allowed perpetrators of violators of Article 170 of the KHUP not to be arrested. Being detained or not being detained is the investigator’s subjective consideration.
“However, if it is measured from a policy. The actions of investigators who do not detain the suspect and his friends. This will greatly disrupt the supremacy of law enforcement in this country, because it will disrupt the balance of social balance and cause legal injustice to emerge in the midst of society. Therefore, for the benefit of many people who demand justice and legal certainty, investigators must immediately arrest the perpetrators who are suspected of destroying houses of worship,” said the former chairman of the Laskar Forces 66 of North Sumatra.
Personally, Dr. Budi Bakti Sitepu assessed that for more than 4 years the IRC Church congregation had been waiting for legal certainty in this country for the alleged destruction of houses of worship. “I think that the Church congregations have been very oppressed. It has been more than 4 years since the legal cases that were reported to the police have not yet gone to the court for the judicial process. Unfortunately, the IRC Church Leaders/Priests have even received criminalization treatment some time ago, although finally the investigation case has been resolved. stopped,” explained Dr Budi Bakti Sitepu, who admitted to following the development of the legal case that hit the IRC Church.
One of the Heads of the N4Jokowi DPP has asked the North Sumatra Police Chief and Medan Police Chief to immediately arrest the perpetrators suspected of being involved in the IRC Church destruction case.
“This is the moment when the National Police rises to improve the image of the Bhayangkara institution after the publication of a legal case that ensnared a number of Polri generals in the FS case. We are waiting for the image of the Polri institution to improve in the eyes of the public,” said Dr Budi Bakti Sitepu who is also a Legal Advisor to YSKI (Surya Truth International Foundation) ).
Lost Trust
Meanwhile, the representative of the IRC Church congregation, Reverend Dr Asaf T Marpaung admitted, starting to lose his sense of trust in the performance of the Police in North Sumatra and Medan City.
“Why do I say something like this. Even though the suspect for the destruction of the IRC Church has been determined by the investigators, the perpetrators have not been touched by the law until now. Crimes that have disturbed the peace of worshipers can still roam freely and breathe free air,” said the chairman of the BKAG DPP.
It’s really sad to see this country. The law, which should be a weapon of justice, cannot touch the perpetrators of crime. “Is it true that the perpetrators are above the law, such as the ‘sniffing’ I received from a number of relatives that even a general was unable to arrest him? It could be that the rumors that are running around are true, because it has been more than four years since the cases reported by the IRC Church congregations still haven’t happened. It will be completed before the court,” explained Pastor Dr Asaf T Marpaung, who is the leader of the IRC Church throughout Indonesia.
This doctoral graduate from the University of Jerusalem said, is it true that the law in our beloved country can be bought by bad people? “I always invite and encourage the congregation in preaching, to always obey and obey the applicable law,” he said.
However, we members of the IRC Church are still waiting for the arrival of legal justice in this country. “We will continue to fight for justice and legal certainty to the last drop of blood,” said Reverend Dr Asaf T Marpaung. ***
[rel/OB1]
#Hukum
#Sengketa
#InfoBisnis