Rencana Revitalisasi Warenhuis | Ahli Waris Dalip Singh Bath Ingatkan Pemko Medan Agar Taat Hukum | OBROLANBISNIS.com — Pihak keluarga Ahli waris Dalip Singh Bath melalui kuasa hukumnya mengingatkan Pemko Medan, agar taat hukum dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bangunan bersejarah Gedung Warenhuis termasuk lahan kosong yang berada di Jalan Hindu, Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
”Sebaiknya Pemko Medan taat hukum dan mematuhi Putusan Kasasi tanggal 4 Februari 2021,” ujar Bambang Hermanto,S.H.,M.H dan Ruben Panggabean,S.H.,M.H. kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2022.
BISNIS HARI INI: Pemko Medan Jangan Hilangkan Jejak Kepemilikan Warenhuis
Dijelaskan Bambang, saat ini pihaknya sedang mengajukan Eksekusi terhadap putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
Meskipun pihak Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemko Medan sedang mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), tetapi sebagaimana diketahui hal tersebut tidaklah menunda proses eksekusi putusan Tata Usaha Negara yang telah membatalkan Sertifikat Hak Pakai nomor 01653/Kelurahan Kesawan diterbitkan tanggal 14 Maret 2018 atas nama Pemerintah Kota Medan.
“Wacana yang disebarluaskan melalui platform sosial media terkait rencana revitalisasi gedung Warenhuis oleh Pemko Medan sangat kami sayangkan karena tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak ahli waris Daliph Singh Bath,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama atasnama Ahli Waris Ismail Nusantara S. Pulungan melalui pesan singkat yang diterima oleh kuasa hukum APINDOSU, mendukung sepenuhnya penataan Kota Medan utamanya di sekitar lokasi Kesawan, sesuai dengan penjelasan Bapak Presiden RI dalam kunjungan kerja di Kota Medan beberapa waktu lalu.
BISNIS HARI INI: Kuasa Hukum: Pemko Medan Jangan Takut Beberkan Sengketa Warenhuis ke Publik
Ismail juga kembali mengingatkan publik bahwa sejak awal ahli waris Warenhuis sangat terbuka untuk membina komunikasi bahkan telah melakukan pertemuan teknis beberapa kali bersama Pemko Medan dengan tujuan agar proses kolaborasi dan revitalisasi gedung dapat berjalan bersama.
Ahli Waris Dalip Singh Bath menghargai niatan awal yang cukup korporatif dari Pemko Medan, namun hal tersebut saat ini mulai terlihat bertolak belakang dari komitmen semula, dengan beredarnya berita di media akhir -akhir ini yang diyakini kurang beretika.
Dalam proses penyelesaian Warenhuis sebagaimana dipaparkan oleh tim kuasa hukum, Ismail mengharapkan, hadirnya negara dalam proses peradilan, serta akan mengirimkan permohonan kedua untuk beraudesi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga tujuan pemerintah untuk menjadikan perubahan total di Kota Medan dapat terlaksana, dimana hal ini juga sesuai dengan komitmen bersama Ahli Waris.
Ismail mengharapkan, agar Bapak Presiden RI, Menkopolhukam RI dan Menteri ART /Kepala BPN RI, dapat menerima audensi dan membuka ruang komunikasi yang baik bersama Ahli Waris, serta mengingatkan Pemko Medan, sehingga proses keputusan pengadilan dapat dihormati bersama, dengan tidak mengurangi Hak Ahli Waris.
BISNIS HARI INI: Ahli Waris Warenhuis Sambut Wacana Kolaborasi Walikota Medan
Selain proses eksekusi, pihak kuasa hukum menjelaskan juga akan mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi dan tentu akan menggugat pihak Pemko Medan dan Kantor Pertanahan Kota Medan ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum.
”Tidak tertutup juga akan kita laporkan ke kepolisian, bila tetap arogan. Dan melaporkan juga ke Lembaga HAM Internasional,” tegasnya.
Minta KPK Supervisi
Pihaknya juga mempertanyakan logika penganggaran yang disusun Pemko yang disetujui DPRD Medan terhadap biaya revitalisasi Warenhuis yang hingga puluhan miliar rupiah, tetapi ternyata aset tersebut bukan milik Pemko.
”Ini bagaimana proses penganggarannya, kenapa asal-asalan Sertifikat Hak Pakai sebagai alas hak Pemko untuk mengelola gedung Warenhuis kan sudah dinyatakan batal oleh hukum, kita minta KPK melakukan supervisi terhadap anggaran itu,” keluhnya.
Oleh karena itu, kuasa hukum meminta pihak auditor negara BPK / BPKP dan Inspektorat Kemendagri hingga KPK untuk segera melakukan audit terhadap anggaran multi years sebesar Rp 32 miliar yang ditampung di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Penataan Ruang Kota Medan.
Langkah ini menurutnya, penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah bahkan berpotensi akan merugikan keuangan negara. “Apakah proses budgeting ini tidak bermasalah hukum?, karena Pemko menganggarkan biaya yang besar untuk revitalisasi aset yang bukan miliknya,” tambah Bambang selaku Kordinator Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Dalip Singh Bath.
Jangan Lupakan Sejarah Kota Medan
Peradaban sejarah dan perkembangan Kota Medan tidak terlepas dari kehadiran dan partisipasi aktif seorang saudagar Etnis India Gurdit Singh dan bersama Putra Tertua Beliau G. Dalip Singh Bath, yang mendukung pluralitas dan modernitas dan ikut memajukan perekonomian kota Medan, utamanya dari berbagai usaha yang bergerak dibidang properti, pertanahan dan hiburan Bioskop/Film Keliling, termasuk Empire Bioskop yang dikenal saat ini dengan lahan Warenhuis Medan.
Beliau juga memilih untuk memperlus usahanya melalui kepemilikan sejumlah perusahaan antara lain: PT. OSCAR of DELI MEDAN BIOSCOPE CONTRACTOR and INDUSTRI, dahulu bernama PT.O.D. B CONTRACTOR and INDUSTRY, dahulu bernama Perseroan Terbatas ORGANIZATION of DELI MEDAN BIOSCOOPE LIMITED, dahulu bernama N.V. ORANJE DELI BIOSCOOPBEDRIJVEN, berkedudukan di Jalan Irian Barat 1-2 Kota Medan yang berdiri sejak 29 September 1934.
Keluarga ODB Medan ini juga terikat dengan sejarah peradaan lama Bioskop pertama yang bernama De Oranje Bioscoop yang berada di kota Medan, Inilah sejarah lama yang harus terus diwariskan informasinya kepada Publik, sehingga tidak hilang dimakan zaman ataupun terkikis akibat ulah para mafia tanah. Kepemilikan Warenhuis Medan merupakan salah satu asset yang tidak terpisahkan dengan asset lahan dan bioskop lainnya di Sumatera Utara dan NAD. ***
google translate
Warenhuis Revitalization Plan | Heirs of Dalip Singh Bath Remind Pemko Medan To Obey the Law | OBROLANBISNIS.com — The heirs of the Dalip Singh Bath family through their attorneys reminded the Pemko of Medan, to obey the law and not act arbitrarily on the historic Warenhuis Building, including vacant land located on Jalan Hindu, Kesawan, Medan Barat District, Medan City.
“The Pemko Medan should comply with the law and comply with the Cassation Decision dated February 4, 2021,” said Bambang Hermanto, S.H., M.H and Ruben Panggabean, S.H., M.H. to reporters, Monday, March 6, 2022.
Bambang explained, currently his party is proposing the execution of the cassation decision which has permanent legal force.
Even though the Medan City Land Office and Pemko Medan are submitting extraordinary legal remedies for judicial review (PK), as is well known, this does not delay the execution of the State Administrative decision which has canceled the Right to Use Certificate number 01653/Kelurahan Kesawan issued on March 14, 2018 on behalf of the City Government of Medan.
“We really regret the discourse being disseminated through social media platforms regarding the plan to revitalize the Warenhuis building by the Pemko of Medan because without first seeking approval from Daliph Singh Bath’s heirs,” he said.
On the same occasion, on behalf of the heirs of Ismail Nusantara S. Pulungan, through a short message received by APINDOSU’s lawyer, fully supports the arrangement of Medan City, especially around the Kesawan location, according to the explanation of the President of the Republic of Indonesia during a working visit to Medan City some time ago.
Ismail also reminded the public that since the beginning Warenhuis heirs were very open to fostering communication and had even held several technical meetings with Pemko Medan with the aim that the process of collaboration and building revitalization could run together.
The heirs of Dalip Singh Bath appreciate the initial intention that was quite corporate from the Medan City Government, but this is now starting to seem to contradict the original commitment, with recent news circulating in the media that are believed to be less ethical.
In the process of resolving Warenhuis, as explained by the legal team, Ismail hopes that the state will be present in the judicial process, and will send a second request for a direct hearing with President Joko Widodo. So that the government’s goal is to make total change in the city of Medan possible, which is also in line with the joint commitment of the Heirs.
Ismail hopes that the President of the Republic of Indonesia, the Menkopolhukam RI and the Minister of ART / Head of BPN RI, can receive hearings and open a good communication space with the heirs, as well as remind Pemko Medan, so that the court decision process can be respected together, without reducing the rights of heirs .
In addition to the execution process, the attorney explained that they would also take legal steps by sending a subpoena and of course they would sue Pemko Medan and the Land Office of Medan City to court for unlawful acts.
“It’s also not secretive that we will report it to the police, if we are still arrogant. And report also to the International Human Rights Institute,” he said.
Ask for KPK Supervision
His party also questioned the logic of the budget prepared by the Pemko which was approved by the Medan DPRD for the costs of revitalizing Warenhuis which amounted to tens of billions of rupiah, but it turned out that these assets did not belong to the Pemko.
“This is how the budgeting process goes, why is the arbitrary use rights certificate used as the basis for Pemko’s right to manage the Warenhuis building, it has been declared null and void by law, we ask the Corruption Eradication Commission to supervise the budget,” he complained.
Therefore, the attorney asked the state auditor BPK / BPKP and the Inspectorate of the Ministry of Home Affairs to the KPK to immediately conduct an audit of the multi-year budget of Rp. 32 billion which was accommodated at the Medan City Spatial Planning Settlement Housing Service.
According to him, this step is important to prevent misuse of regional finances and even has the potential to harm state finances. “Is there no legal problem with this budgeting process? Because the Pemko has budgeted a large amount of money to revitalize assets that are not theirs,” added Bambang as Coordinator of the Team of Attorneys for Dalip Singh Bath’s heirs.
Don’t Forget the History of Medan City
The historical civilization and development of Medan City cannot be separated from the presence and active participation of an Ethnic Indian merchant Gurdit Singh and with his eldest son G. Dalip Singh Bath, who support plurality and modernity and contribute to advancing the economy of Medan city, especially from various businesses engaged in property. , land and entertainment of Cinema/Movie Films, including Empire Cinema which is known today as Warenhuis Medan.
He also chose to expand his business through ownership of a number of companies including: PT. OSCAR of DELI MEDAN BIOSCOPE CONTRACTOR and INDUSTRI, formerly known as PT.O.D. B CONTRACTOR and INDUSTRY, formerly known as ORGANIZATION OF DELI MEDAN BIOSCOOPE LIMITED Limited Company, formerly known as N.V. ORANJE DELI BIOSCOOPBEDRIJVEN, domiciled at Jalan Irian Barat 1-2 Medan City which was established on September 29, 1934.
The Medan ODB family is also tied to the old history of the first cinema called De Oranje Bioscoop in the city of Medan. This is an old history that information must continue to be passed on to the public, so that it does not disappear with time or erode due to the actions of the land mafia. The ownership of Warenhuis Medan is an asset that is inseparable from other land assets and cinemas in North Sumatra and NAD. ***
[rel/OB2]
#Warenhuis
#Medan
#InfoBisnis
