Nikson Nababan: Dana PEN Selamatkan Taput di Masa Covid-19 | OBROLANBISNIS.com — Tapanuli Utara (Taput) salah satu kabupaten di Indonesia yang indikator perekonomiannya selamat dari dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.
Fasilitas pemerintah pusat berupa pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ikut berperan untuk itu.
REKOMENDASI: Bersama Awak Media, Nikson Nababan Cakap-cakap Soal Pencalonan Gubernur Sumatera Utara
Dr Nikson Nababan yang menjabat Bupati Taput saat itu, angkat bicara soal dana PEN. Dr Nikson Nababan mengakui, dana PEN yang diperoleh pemerintah kabupaten saat itu memang menjadi salah satu penyangga stabilisasi perekonomian Taput dalam terpaan pandemi.
“Taput, waktu itu juara 3 nasional penanganan Covid-19, dapat hadiah dari pusat. Kemudian, ada dana PEN yang dikucurkan ke daerah-daerah yang punya prestasi dan keuangan bagus melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” beber suami Satika Simamora.
Kabupaten Taput yang ketika itu sudah memperoleh predikat keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut, lanjut bupati dua periode yang saat ini salah satu bakal calon (Balon) Gubsu, beruntung memperoleh dana PEN sebesar Rp319.206.190.801 tahun 2020 dan Rp70.226.856.862 tahun 2021.
“Masa itu, Kita (Pemkab Taput) memang terbantu adanya dana PEN. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan positif 1,5% walaupun ada perlambanan namun hampir semua daerah di Sumut pertumbuhanya minus. Dampak positif paling dirasakan pada tahun 2023, di mana kemiskinan dan pengangguran berkurang walaupun jumlah penduduk bertambah, serta kesenjangan sosial menipis,” tutur pria kelahiran 5 Oktober 1972.
Kemiskinan dan Pengangguran
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara menurun yakni dari 9,72 persen tahun 2021 turun menjadi 8,93 persen tahun 2022 dan turun lagi menjadi 8,54 persen tahun 2023.
Begitu juga tingkat pengangguran terbuka menurun dari 1,54 persen tahun 2021 menjadi 1,07 persen tahun 2022 dan turun lagi menjadi 1,03 persen tahun 2023.
Menurutnya parameter kemiskinan dan pengangguran berkurang di dalam pertumbuhan penduduk yang bertambah merupakan indikator sangat positip dan mungkin tidak banyak daerah di Indonesia yang mencapai parameter ini.
REKOMENDASI: Satika Simamora Sang Pejuang Kaum Tenun Ulos Tapanuli Utara
Banyak daerah yang meminjam dana namun dampaknya kurang terasa. Namun Taput berhasil, kemiskinan dan pengangguran berkurang saat pandemi.
Nikson memaparkan awalnya informasi kepada pihaknya dana PEN bukan pinjaman, melainkan dikucurkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Namun ketika pencairan atau setelah vendor berjalan, dalam rapat dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI, dana ini dibuat menjadi pinjaman, meski tidak dikenakan bunga.
Nikson mengatakan, PT SMI dan Kemenkeu menyatakan dana alokasi umum (DAU) Taput akan ditambah untuk membayar pinjaman PEN itu.
“Memang betul ditambah, namun pengeluaran Pemkab dari DAU itu juga bertambah akibat beban baru lainnya, seperti untuk P3K, sehingga dihitung dengan pengembalian dana PEN, Pemkab tidak sanggup dan tetap juga terpaksa dilakukan rasionalisasi dan refocusing,” jelasnya.
Pinjaman PEN
Tentang detail pinjaman, Nikson merincikan bahwa jumlah pinjaman PEN tahun 2020 sebesar Rp319.206.190.801 dimana tidak dikenakan bunga, namun hanya dikenakan biaya provisi 1 persen diawal pinjaman sebesar Rp3.192.961.908 serta biaya pengelolaan sampai dengan akhir pinjaman sebesar Rp3.360.152.790.
Adapun pembayaran pokok pinjaman dilakukan melalui pemotongan DAU oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp4.433.419.671 setiap bulan dimulai Januari 2023,” jelasnya.
Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp70.226.856.862, dimana pembayaran pokok, bunganya, biaya pengelolaan dan biaya provisi dibayarkan dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Total bunga yang harus dibayarkan sampai dengan akhir pinjaman sebesar Rp10.793.729.849 dan biaya pengelolaan sebesar Rp460.459.687 serta biaya provisi dibayarkan di awal pinjaman sebesar Rp702.268.569.
REKOMENDASI: STIK-P Medan Raih Akreditasi Perguruan Tinggi ‘Baik’
Adapun pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.300.497.453 dibayarkan setiap bulan dimulai Juni 2022 dan untuk pembayaran bunga disesuaikan pembayarannya sesuai dengan tagihan dari PT. SMI (tiap bulan).
Sehingga apabila ditotal keseluruhan utang PEN Tahun 2020 dan PEN Tahun 2021 adalah sebesar Rp407.941.720.466.
Lebihlanjut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga tetap berupaya untuk bermohon kepada pemerintah pusat agar diberikan keringanan atas pinjaman PEN Tahun 2020 melalui Surat Bupati nomor 910/0896/5-2.1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 hal Permohonan Pemutihan/ Penghapusan Pembayaran Pinjaman PEN Tahun 2020.
“Jadi sudah dua kali saya menyurati Menteri Keuangan agar dana PEN tidak perlu dipulangkan karena telah dimanfaatkan dan berhasil sebagai penyangga pemulihan ekonomi atau jika dipulangkan maka DAU harus ditambahkan dengan perhitungan-perhitungan rinci untuk kemampuan mengembalikan dana PEN tersebut,” jelasnya.
Adapun yang menjadi landasan hukum pinjaman dimaksud yaitu PMK Nomor 105/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 43/PMK/07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK 105/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN. ***
google translate
Nikson Nababan: PEN Funds Save Taput in the Time of Covid-19 | OBROLANBISNIS.com — North Tapanuli (Taput) is one of the districts in Indonesia whose economic indicators survived the impact of the 2020 Covid-19 pandemic.
Central government facilities in the form of loans from National Economic Recovery (PEN) funds play a role in this.
Dr Nikson Nababan, who was the Regent of Taput at that time, spoke about PEN funds. Dr Nikson Nababan admitted that the PEN funds obtained by the district government at that time were indeed one of the buffers for stabilizing Taput’s economy in the face of the pandemic.
“Taput, at that time the 3rd place winner in the national handling of Covid-19, received a prize from the center. “Then, there are PEN funds which are disbursed to regions that have good achievements and finances through PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), one of the State-Owned Enterprises (BUMN),” explained Kartika Simamora’s husband.
Taput Regency, which at that time had received the title of fair finances without exception (WTP) 6 times in a row, continued the regent for two periods, currently one of the prospective candidates (Balon) for Governor of North Sumatra, was lucky to obtain PEN funds amounting to IDR 319,206,190,801 in 2020 and IDR 70,226,856,862 in 2021.
“At that time, we (Taput Regency Government) were indeed helped by the PEN funds. Economic growth can be maintained at a positive 1.5% even though there is a slowdown, but almost all regions in North Sumatra have negative growth. “The positive impact will be felt most in 2023, where poverty and unemployment will decrease even though the population increases, and social inequality will narrow,” said the man born October 5 1972.
Poverty and Unemployment
Data from the Central Statistics Agency shows that the poverty rate in North Tapanuli Regency has decreased, from 9.72 percent in 2021 down to 8.93 percent in 2022 and down again to 8.54 percent in 2023.
Likewise, the open unemployment rate decreased from 1.54 percent in 2021 to 1.07 percent in 2022 and fell again to 1.03 percent in 2023.
According to him, the parameters of reduced poverty and unemployment in the face of increasing population growth are very positive indicators and perhaps not many regions in Indonesia have achieved these parameters.
Many regions have borrowed funds but the impact has been less pronounced. However, Taput was successful, poverty and unemployment were reduced during the pandemic.
Nikson explained that initially the information to his party was that the PEN funds were not a loan, but were being disbursed for national economic recovery.
However, when disbursed or after the vendor was running, in a meeting with the Ministry of Finance and PT SMI, these funds were made into a loan, although interest was not charged.
Nikson said that PT SMI and the Ministry of Finance stated that the Taput general allocation fund (DAU) would be increased to pay the PEN loan.
“It’s true that it has been added, but the district government’s expenditure from DAU has also increased due to other new expenses, such as for first aid, so that calculated by refunding PEN funds, the district government cannot afford it and is still forced to rationalize and refocus,” he explained.
PEN Loan
Regarding loan details, Nikson detailed that the PEN loan amount for 2020 was IDR 319,206,190,801, of which no interest was charged, but only a 1 percent provision fee was charged at the start of the loan amounting to IDR 3,192,961,908 and a management fee until the end of the loan amounting to IDR 3,360,152. 790.
“The loan principal payment is made through DAU deductions by the Ministry of Finance amounting to IDR 4,433,419,671 every month starting in January 2023,” he explained.
Meanwhile, in 2021 it is IDR 70,226,856,862, where principal payments, interest, management fees and provision fees are paid from the North Tapanuli Regency APBD. The total interest that must be paid until the end of the loan is IDR 10,793,729,849 and the management fee is IDR 460,459,687 and the provision fee paid at the beginning of the loan is IDR 702,268,569.
The principal loan payment is IDR. 1,300,497,453 is paid every month starting June 2022 and the interest payments are adjusted according to the invoice from PT. SMI (every month).
So if the total debt for PEN for 2020 and PEN for 2021 is IDR 407,941,720,466.
It was further stated that the North Tapanuli Regency Government is also continuing its efforts to ask the central government to grant relief for the 2020 PEN loan through the Regent’s Letter number 910/0896/5-2.1/XI/2023 dated 30 November 2023 regarding Application for Whitening/Abolition of PEN Loan Payments 2020.
“So I have written to the Minister of Finance twice so that PEN funds do not need to be repatriated because they have been used and succeeded as a buffer for economic recovery or if they are repatriated then the DAU must be added with detailed calculations for the ability to return the PEN funds,” he explained.
The legal basis for the loan in question is PMK Number 105/PMK/07/2020 concerning Management of PEN Loans for Regional Governments as has been amended several times, most recently with PMK Number 43/PMK/07/2021 concerning the Second Amendment to PMK 105/PMK/07 /2020 concerning PEN Loan Management. ***
[rel/OB1]
