Langkah Nyata BRI Menuju Ekonomi Hijau, Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan Capai Rp 764,8 Triliun • OBROLANBISNIS.com — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mencatatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan yang telah mencapai Rp 764,8 triliun hingga akhir Triwulan III 2024.
Angka ini setara dengan 61,9% dari total kredit yang disalurkan dan portofolio investasi bond BRI.
REKOMENDASI: Telkomsel Luncurkan Kampanye Hari Ayah Nasional: Teknologi Bisa Melepas Rindu, Tapi Tak Bisa Mengulang Waktu
Direktur Kepatuhan BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto menyatakan, hal ini membuktikan keseriusan BRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif.
“Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui penyaluran pembiayaan ini, BRI berkomitmen untuk mendorong transformasi hijau dan mendukung program-program yang berorientasi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs),” katanya.
Dalam menyalurkan kredit berkelanjutan, BRI tetap berfokus pada penyaluran kredit kepada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan) sebesar total Rp 764,8 triliun, yang terdiri dari penyaluran kredit ke sektor sosial sebesar Rp 677,1 triliun, kemudian disusul kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp 83,3 triliun dan pembiayaan sustainability bond sebesar Rp 4,39 triliun.
Penyaluran kredit kepada KUBL didominasi oleh penyaluran kredit kepada sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp 55,58 triliun, transportasi hijau sebesar Rp 10,97 triliun, produk ramah lingkungan Rp 7,97 triliun dan energi terbarukan Rp 6,18 triliun.
REKOMENDASI: Pre-Order Dibuka, BESPOKE AI Laundry Combo Solusi Inovatif Mencuci
“Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, BRI telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh portofolio investasi dan pinjaman yang disalurkan selaras dengan standar ESG, salah satunya identifikasi terkait pemberian kredit untuk green sector yang mengacu pada kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL),” ujarnya.
Acuan ini sesuai dengan POJK No.51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka; POJK No.60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan POJK No. 18.
Kemudian dalam penyaluran kredit, BRI mengacu pada Loan Portfolio Guidelines (LPG) yang menetapkan persyaratan kredit, termasuk penggunaan daftar periksa (checklist) terkait aspek ESG.
Aspek ESG menjadi salah satu aspek dalam Know Your Customer (KYC) yang mengkonfirmasi apakah calon debitur memiliki isu terkait lingkungan, sosial, hukum, atau litigasi.
REKOMENDASI: BRI Imbau Nasabah Tidak Terkecoh Modus Penipuan Tagihan Pajak Berekstensi APK
“BRI mengadopsi pendekatan komprehensif dalam menilai risiko ESG, mulai dari identifikasi sektor-sektor berisiko tinggi hingga penerapan standar yang dikeluarkan oleh regulator untuk memitigasi potensi dampak negatif pada lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan,” katanya. ***
google translate
BRI’s Real Steps Towards a Green Economy, Sustainable Financing Portfolio Reaches IDR 764.8 Trillion • OBROLANBISNIS.com — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk continues to demonstrate a strong commitment to supporting sustainable development in Indonesia by recording a sustainable financing portfolio that has reached IDR 764.8 trillion by the end of Quarter III 2024.
This figure is equivalent to 61.9% of the total credit disbursed and BRI’s bond investment portfolio.
BRI’s Compliance Director, Ahmad Solichin Lutfiyanto stated that this proves BRI’s seriousness in carrying out its role as a financial institution that supports the transition to a green and inclusive economy.
“We believe that sustainable economic growth is the key to a better future. Through this financing distribution, BRI is committed to encouraging green transformation and supporting programs that are oriented towards achieving sustainable development targets (SDGs),” he said.
In distributing sustainable credit, BRI remains focused on distributing credit to KKUB Credit (Sustainable Business Activity Category) totaling IDR 764.8 trillion, consisting of credit distribution to the social sector of IDR 677.1 trillion, followed by KUBL credit (Environmentally Aware Business Activities) of IDR 83.3 trillion and sustainability bond financing of IDR 4.39 trillion.
Credit distribution to KUBL is dominated by credit distribution to the natural resource management sector and environmentally friendly land use worth IDR 55.58 trillion, green transportation of IDR 10.97 trillion, environmentally friendly products of IDR 7.97 trillion and renewable energy of IDR 6.18 trillion.
“As a financial institution committed to sustainability, BRI has taken various strategic steps to ensure that the entire investment portfolio and loans distributed are in line with ESG standards, one of which is identification related to the provision of credit for the green sector which refers to the Environmentally Aware Business Activity (KUBL) category,” he said.
This reference is in accordance with POJK No. 51 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies; POJK No. 60 of 2017 concerning the Issuance and Requirements of Environmentally Friendly Debt Securities (Green Bonds); and POJK No. 18.
Then in distributing credit, BRI refers to the Loan Portfolio Guidelines (LPG) which stipulates credit requirements, including the use of a checklist related to ESG aspects.
The ESG aspect is one of the aspects in Know Your Customer (KYC) which confirms whether prospective debtors have issues related to the environment, social, legal, or litigation.
“BRI adopts a comprehensive approach in assessing ESG risks, starting from identifying high-risk sectors to implementing standards issued by regulators to mitigate potential negative impacts on the environment, social, and corporate governance,” he said. ***
[rel/OB2]
