LAPK: Dana Bagi Hasil Kesehatan untuk Daerah Harus Prioritas • OBROLANBISNIS.com — Rencana pemerintah pada semester kedua 2025 akan memberlakukan Cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
Hal ini sejalan terbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.
REKOMENDASI: Galaxy S25 Series: Bisa Rekam 8K dengan Lensa 50MP UltraWide
Meskipun secara teknis Kementerian Keuangan belum merilis angka pasti besaran cukai MBDK secara jelas antara di bawah 20-25 persen.
Apabila terealisasi jika besaran 20-25 persen, maka potensi penerimaan negara dari cukai MBDK untuk tahun 2025 ini mencapai Rp.3,2 Triliun.
Tentu karena tujuan utama cukai MBDK adalah pemulihan Kesehatan dan pengurangan angka diabetes, pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan 50 persen Earmarking dari nilai Cukai MBDK tersebut.
Jika Rp.3,2 Triliun itu sudah ada asumsi di APBN yang menjadi target penerimaan cukai, sedangkan Earmaking regulasi atau regulasi Dana Bagi Hasil pasti ada, tapi berapa persennya belum ada karena desain cukainya belum ada.
REKOMENDASI: Pengunjung Mall Centre Point Antusias Ikuti BCA Singapore Airlines Travel Fair 2025
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) dan koalisi meminta ke pemerintah, dana bagi hasil 50 persen dari nilai Cukai yakni setengahnya.
“Artinya setengahnya itu digunakan untuk kesehatan, untuk masyarakat terdampak dan setengahnya lagi ya silahkan mau digunakan untuk apa di Earmaking itu. Atau bahkan misalnya 100 persen untuk kesehatan itu yang lebih baik,” sebut Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, Kamis, 13 Februari 2025.
Dana bagi hasil digunakan untuk yang lain seperti cukai rokok malah digunakan untuk lain-lain. Sedangkan untuk cukai MBDK, maunya minimal 50 persen optimal 100 persen digunakan untuk bpjs, infrastruktur kesehatan di daerah yang kami inginkan untuk direalisasikan oleh pemerintah.
Salah satu yang penting, dan berpotensi sekarang disini adalah selagi prosesnya masih paralel, Kota Medan sebagai konsumsi minuman yang berpemanis akan lebih bersiap.
REKOMENDASI: Kesan Pertama Peminat Teknologi untuk Galaxy S25 Series, Paling Lengkap!
LAPK dan YLKI akan coba dampingi beberapa OPD seperti Dinkes dan Dinas PPA setidaknya mempunyai rancangan Earmaking, maka ketika cukai MBDK diterapkan di akhir tahun ini atau tahun depan, setidaknya kita telah punya pengajuan bahwa Kota Medan meminta segini yang akan diambil yang akan diambil dari Cukai.
Sejalan pada praktek DBHCHT Kota Medan bukan penerima Dana Bagi Hasil di Sumatera Utara, tetapi mungkin konsumen rokok lebih besar di Kota Medan.
“Dan ini, penting karena untuk menghindari uangnya itu tidak pergi kemana-mana. Jadi untuk memastikan, kami telah bersiap dan mempunyai asumsi dimana kita punya desainnya, konsepnya serta perhitungannya. Dan saran saya, harus dibicarakan tingkat gubernur karena pendapat di luar APBD, dibicarakan di tingkat DPRD, sehingga mendapatkan dukungan dan kebijakan sehingga bisa menjadi inisiatif DPR,” ungkapnya.
Dan setidaknya wakil rakyat yang dari Sumut atau Medan bisa berbicara ketika bertemu dengan Kemenkeu misalnya bahwa kami telah siap perhitungan Earmaking di daerah kami dan daerah lain akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. ***
google translate
LAPK: Health Revenue Sharing Funds for Regions Must Be Priority • OBROLANBISNIS.com — The government’s plan in the second semester of 2025 is to impose Excise on Packaged Sweetened Beverages (MBDK).
This is in line with the issuance of Presidential Decree (Keppres) Number 4 of 2025 concerning the 2025 Government Regulation Preparation Program.
Although technically the Ministry of Finance has not released the exact figure for the MBDK excise clearly between below 20-25 percent.
If realized if the amount is 20-25 percent, then the potential state revenue from MBDK excise for 2025 will reach IDR 3.2 trillion.
Of course, because the main objective of MBDK excise is to restore health and reduce diabetes rates, the government is expected to be able to issue 50 percent Earmarking from the MBDK Excise value.
If Rp. 3.2 trillion, there is already an assumption in the APBN which is the target for excise revenue, while Earmaking regulations or Revenue Sharing Fund regulations definitely exist, but the percentage is not yet available because the excise design does not exist.
The Consumer Advocacy and Protection Institute (LAPK) and the coalition asked the government, the revenue sharing fund is 50 percent of the Excise value, which is half.
“This means that half of it is used for health, for affected communities and the other half, please use it for whatever you want in the Earmaking. Or even for example 100 percent for health, that’s better,” said the Chairperson of LAPK, Padian Adi S. Siregar, Thursday, February 13, 2025.
The revenue sharing fund is used for other things such as cigarette excise, but instead it is used for other things. While for MBDK excise, we want a minimum of 50 percent, optimally 100 percent, to be used for BPJS, health infrastructure in the regions that we want to be realized by the government.
One of the important things, and potential now here is while the process is still parallel, Medan City as a consumer of sweetened drinks will be more prepared.
LAPK and YLKI will try to accompany several OPDs such as the Health Office and the PPA Office to at least have an Earmaking design, so when the MBDK excise is implemented at the end of this year or next year, at least we have a submission that Medan City asks for this much to be taken from Excise.
In line with the practice of DBHCHT, Medan City is not a recipient of Revenue Sharing Funds in North Sumatra, but perhaps cigarette consumers are greater in Medan City.
“And this is important because it is to avoid the money not going anywhere. So to make sure, we have prepared and have assumptions where we have the design, concept and calculations. And my suggestion, it must be discussed at the governor’s level because opinions outside the APBD, are discussed at the DPRD level, so that they get support and policies so that they can become DPR initiatives,” he said.
And at least the people’s representatives from North Sumatra or Medan can speak when meeting with the Ministry of Finance, for example, that we have prepared the Earmaking calculation in our region and other regions will be inspired to do the same. ***
[rel/OB3]
