Isi Konten:
- Aksi Anarkis Warga Bakar Mobil dan Korban Jiwa
- Masyarakat Minta KSPPM di Tertibkan Penegak Hukum
KSPPM Diduga Provokasi Masyarakat, Berikut Aksi Anarkis Kelompok Warga Sihaporas
OBROLANBISNIS.com – Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) di duga kembali melakukan provokasi masyarakat Sihaporas mengganggu operasional perusahaan PT. Toba Pulp Lestari Tbk, (TPL).
Aksi Anarkis Warga Bakar Mobil dan Korban Jiwa
Aksi anarkis masyarakat di Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) TPL di Aek Nauli, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Senin (22/9/2025), pecah dan melakukan penghadangan, penyerangan.
Warga melempari pekerja serta kendaraan perusahaan menggunakan batu, memblokade jalan dengan kayu gelondongan, dan membakar satu unit mobil operasional.
Informasi yang diterima tim Obrolanbisnis.com dilapangan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Ketika itu pekerja sedang dalam perjalanan menuju lokasi penanaman eukaliptus. Secara tiba-tiba sekelompok massa menghadang dan melakukan pelemparan batu.
“Sekelompok orang kemudian menghadang dan melakukan pelemparan batu yang mengakibatkan enam orang mengalami luka-luka, yaitu Rocky Tarihoran selaku karyawan Humas, tiga orang petugas keamanan bernama Saut Ronal, Edy Rahman, dan Markus, serta seorang anggota mitra bernama Nurmaini Situmeang”, kata Salomo Sitohang Manager Corporate Communication TPL melalui saluran selular.
Salomo mengatakan, dua unit kendaraan operasional perusahaan turut mengalami kerusakan dan terbakar, yaitu mobil patroli security Aek Nauli dengan nomor polisi BK F 8711 HK dan mobil truk fire safety pemadam.
Seluruh korban luka telah dibawa ke RSUD Parapat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Perusahaan juga telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwenang untuk segera ditangani sehingga pelaku dapat ditindak sesuai hukum dan kegiatan operasional dapat kembali berjalan normal.
” Saat ini, TPL melaksanakan kegiatan penanaman, perawatan, dan pemanenan di areal konsesi sesuai dengan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui oleh pemerintah.
Seluruh aktivitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku pabrik dengan melibatkan masyarakat lokal, khususnya warga Desa Sipolha dan Sihaporas.
Melalui keterlibatan masyarakat, perusahaan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga turut meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan”, ungkap Salomo melalui pesan singkat.
Bahkan menurutnya, sebelum kegiatan dimulai, TPL senantiasa melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Seluruh operasional perusahaan dijalankan secara legal berdasarkan izin resmi yang diberikan oleh pemerintah.
Untuk mencukupi kebutuhan bahan baku tahun 2025, TPL berfokus pada wilayah konsesi Sektor Aek Nauli, yang mencakup Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Salomo mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan PBPH Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021.
Bagi masyarakat, keterlibatan dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi sumber pekerjaan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan.
Melalui program Community Development (CD)/Corporate Social Responsibility (CSR), TPL mendampingi warga dalam mengembangkan usaha desa, memperkuat kewirausahaan, serta mendorong penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan.
“TPL meyakini bahwa keberhasilan perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan terus memperkuat pola kemitraan agar manfaat kehadirannya dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
TPL juga berkomitmen untuk selalu mengedepankan dialog terbuka dan solusi damai dalam menghadapi setiap tantangan sosial, dengan mengutamakan kepentingan bersama serta menghindari tindakan yang merugikan pihak mana pun”, terang Salomo.
Masyarakat Minta KSPPM di Tertibkan Penegak Hukum
Sementara itu informasi dilapangan sejumlah masyarakat yang tidak terlibat dengan aksi anarkis tersebut menilai kejadian ini akibat dari ulah sekelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Dari dulunya ini ribut terus masyarakatnya, akibat ulah si KSPPM la, masyarakat diajak dan diberikan informasi bohong terus jadi anarksi mereka.
Kami minta penegak hukum melakukan penertiban terhadap oknum pelaku provokasi ini, biar kampung kami aman”, kata Boru Ambarita kepada ObrolanBisnis.com.
(May)
