Isi Konten
- Wakil Rakyat Asal Medan Dukung Wacana Pilkada Dipilih DPRD
- Memperkuat Lembaga Lesgislatif Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Eksekutif
- Pilkada Langsung Berpotensi Memicu Perpecahan
- Evaluasi Sistem Pilkada Langsung
Wakil Rakyat Asal Medan Dukung Wacana Pilkada Dipilih DPRD
OBROLANBISNIS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini mendukungan penuh Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.
Menurut perempuan berhijab ini, Pilkada yang dipilih oleh DPRD dinilai memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan Pilkada langsung.
REKOMENDASI: Rusia Serang Ukraina Damak Penyerangan Drone Kediaman Putin
Memperkuat Lembaga Lesgislatif Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Eksekutif
Salah satunya adalah memperkuat daya dorong DPRD sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah selaku eksekutif.
“Selama ini daya dorong DPRD tidak maksimal, tidak terlalu didengar oleh kepala daerah. Karena dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah hanya merasa bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Padahal fungsi DPRD itu jelas, yaitu mewakili rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, Jumat (9/1) kemarin.
Ia menyebutkan, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka posisi DPRD akan lebih kuat dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah. “DPRD juga akan punya daya dorong yang lebih kuat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh kepala daerah sebagai kebijakan yang pro terhadap rakyat,” ujarnya.
REKOMENDASI: Aplikasi Penghasil Cuan 2026, Tanpa Modal
Pilkada Langsung Berpotensi Memicu Perpecahan
Selain itu, Ketua PD Tidar Sumut ini juga menilai, Pilkada langsung berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat, khususnya antara kelompok pendukung calon yang menang dan kalah.
“Pemilihan langsung ini menimbulkan pecah belah antara pemenang maupun yang kalah. Contohnya sampai saat ini, masih adanya sebutan ‘anak abah’, ‘gemoy’ dan sebutan lainnya. Itu semua dampaknya sampai ke pemilihan gubernur, bahkan bupati dan wali kota. Bila dipilih oleh DPRD, maka persatuan di tengah-tengah masyarakat akan lebih terjaga,” katanya.
Tia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, baik oleh pemerintah maupun pasangan calon.
REKOMENDASI: OJK Cabut Izin Tujuh BPR/BPRS dan Lakukan Merger
“Biaya kampanye ataupun pemilihan itu yang terlalu mahal, alhasil paslon yang menang akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan selama kampanye, inilah yang membuat banyaknya korupsi di kalangan kepala daerah. Kepala daerah korupsi APBD untuk mengembalikan biaya kampanye, masyarakat yang menanggung kerugiannya,” tegasnya.
Evaluasi Sistem Pilkada Langsung
Untuk itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada langsung.
“Kita melihat pilkada langsung lebih banyak memberikan mudharat, maka hal ini patut untuk dievaluasi. Yang jelas ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit politik atau pihak-pihak lainnya,” pungkasnya. ***
[was/OB3]
