Isi Konten
- Bobby Nasution Pastikan Pelayanan Publik Tetap Aktif di 18 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir dan Longsor
- Puskesmas Menjadi Fokus Utama Perbaikan
- Digitalisasi Untuk Memudahkan Pelayanan Bagi Masyarakat
Bobby Nasution Pastikan Pelayanan Publik Tetap Aktif di 18 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir dan Longsor
OBROLANBISNIS.com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor tetap berjalan.
Pelayanan ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik secara optimal meskipun dalam kondisi darurat.
REKOMENDASI: Rekomendasi Aplikasi Unggulan Pengubah Voice Menjadi Tulisan
Hal itu disampaikan Gubernur Sumut saat bertemu Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di ruang kerja Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 30 Medan, Senin, 23 Februari 2026.
Puskesmas Menjadi Fokus Utama Perbaikan
Gubernur Bobby Nasution menyampaikan, akibat bencana banjir dan tanah longsor, ada dua desa yang telah tertimbun longsor. Kedua desa tersebut berada di Kecamatan Tukka dan Sorkam.
Awalnya, sejumlah akses menuju desa terdampak bencana, khususnya menuju Tapanuli Tengah (Tapteng), terputus. Pemprov Sumatera Utara bersyukur bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah di daerah.
REKOMENDASI: Prediksi Harga Bitcoin (BTC) Hari Ini : Tanda-tanda Koreksi
“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat bencana guna percepatan pemulihan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir tahun lalu.
Digitalisasi Untuk Memudahkan Pelayanan Bagi Masyarakat
Selain itu, Pemprov Sumatera Utara juga telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak yang berasal dari ASN Bapeg Sumatera Utara berupa sembako yang disalurkan melalui posko bencana. Kemudian, ada juga bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak banjir sebesar Rp2 miliar.
REKOMENDASI: Harga Kayu Asal Indonesia Sejajar Dengan Logam Mulia
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto menyampaikan tujuan kedatangannya ke Sumatera Utara untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana.
Hal ini meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
REKOMENDASI: Peluang UMKM di Industri Perawatan Berbasis Tanaman “Ginger Lily Untuk Shampoo Alami”
Pada pertemuan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumatera Utara Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, beserta jajaran pimpinan Kementerian PANRB. ***
[rel/OB2]
