Isi Konten:
- Harga Keekonomian yang Menjerit, Pertamina di Ujung Tanduk
- Ilusi “Inflasi Rendah” dan Ancaman Migrasi Massal
- Kesimpulan Kritis: APBN yang Menanggung Beban
“BOM Waktu Subsidi” Ketika PERTAMAX Menuju Rp20.000 dan APBN Jadi Taruhan
OBROLANBISNIS.com — Indonesia kini berada di ambang krisis energi baru yang mengancam ketahanan fiskal negara. Ketegangan geopolitik global yang melambungkan harga minyak dunia ke atas US$100 per barel diproyeksikan akan segera memukul dompet konsumen dalam negeri.
Dilansir dalam laman pemberitaan Bisnis.com, harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax (RON 92), kini dibayangi lonjakan drastis mendekati level Rp20.000 per liter.
Namun, ancaman terbesar dari meroketnya harga Pertamax bukanlah inflasi langsung di masyarakat, melainkan efek domino migrasi konsumsi massal yang berpotensi menjebol anggaran negara (APBN).
Harga Keekonomian yang Menjerit, Pertamina di Ujung Tanduk
Hingga pertengahan September 2026, PT Pertamina Patra Niaga masih menahan harga Pertamax di angka Rp15.950 per liter. Kebijakan menahan harga ini ibarat menyembunyikan api di dalam sekam, mengingat seluruh lini BBM nonsubsidi lainnya telah dinaikkan secara agresif sejak awal September.
Sebagai perbandingan, Pertamax Green 95 telah melambung ke Rp19.150 per liter, sementara sektor diesel seperti Pertamina Dex sudah bertengger di angka Rp25.200 per liter.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, secara blak-blakan mengakui bahwa jika konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat terus membara di Selat Hormuz, harga Pertamax secara realistis harus merangkak ke kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.
Secara matematis, hitungan keekonomian dari praktisi migas sudah tidak lagi berpihak pada harga murah. Dengan asumsi harga minyak Brent bertengger di US$104,61 per barel dan nilai tukar rupiah yang melemah ke tingkat ekstrem Rp17.800 per dolar AS, harga logis untuk satu liter Pertamax adalah Rp18.700.
Menjual Pertamax di bawah harga tersebut sama saja memaksa Pertamina menelan kerugian margin yang masif.
Ilusi “Inflasi Rendah” dan Ancaman Migrasi Massal
Banyak pihak menilai kenaikan BBM nonsubsidi hanya berdampak pada kelas menengah ke atas selaku konsumen utama. Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak, sepakat bahwa dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional secara umum tergolong terbatas.
Namun, pandangan ini dinilai mengabaikan bom waktu yang jauh lebih berbahaya: jebakan subsidi akibat migrasi konsumen. Data menunjukkan gejala migrasi ini bukan lagi sekadar prediksi, melainkan realitas yang sedang terjadi:
Januari – Mei 2026: Pangsa konsumsi Pertalite berada di angka 75%.
Juli 2026: Setelah riak kenaikan Pertamax di pertengahan tahun, konsumsi Pertalite melonjak ke 80%.
Jika Pertamax benar-benar menyentuh angka Rp20.000 per liter, disparitas harga dengan Pertalite (yang saat ini disubsidi pemerintah) akan melebar hingga lebih dari Rp9.000 per liter.
Jurang harga yang begitu menganga ini dipastikan akan mendorong eksodus massal pengguna Pertamax kelas menengah untuk turun kelas menggunakan Pertalite.
Kesimpulan Kritis: APBN yang Menanggung Beban
Ketika jutaan kendaraan beralih ke BBM bersubsidi, kuota Pertalite yang telah ditetapkan dalam APBN dipastikan akan jebol sebelum akhir tahun.
Alih-alih menghemat anggaran dengan tidak menyubsidi Pertamax, pemerintah justru harus menghadapi lonjakan tagihan kompensasi dan subsidi energi yang jauh lebih besar kepada Pertamina.
Pemerintah kini dihadapkan pada buah simalakama yang akut. Menaikkan Pertamax ke Rp20.000 akan menyelamatkan neraca keuangan Pertamina namun mengancam jebolnya kuota subsidi Pertalite.
Sebaliknya, jika menahan harga Pertamax, pemerintah harus siap menyuntikkan dana talangan tambahan demi menjaga napas keuangan sang BUMN energi.
Pada akhirnya, instabilitas geopolitik di Timur Tengah sekali lagi mengekspos betapa rapuhnya ketahanan energi nasional yang masih bergantung pada belas kasihan pasar impor global.
(Bc/Kda)
