Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah menyiapkan payung hukum khusus yang melarang kendaraan roda empat pribadi mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Itu menjawab rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014.
“Cara ini merupakan opsi lain. Kebijakan ini justru minim resistensi ketimbang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,” jelas Pengamat Kebijakan Sofyano Zakaria, (13/11/2014).
Namun, Sofyano menuturkan, untuk menghindari penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum, pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengendalian jumlah pembelian dengan menggunakan RFID.
Ia juga menambahkan, aturan itu harus pula didukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti yang dilakukan Pertamina dengan Pemda Batam. Hasilnya, kata dia, terbukti menurunkan volume penggunaan BBM subsidi.
“Pemerintah juga harus memperketat pengawasan penjualan bbm jenis solar dengan melibatkan aparat kepolisian untuk ketat melakukan pengawasan pada seluruh spbu yang menjual solar,” papar dia.
“Selain itu Pemerintah harus memaksa agar Pertamina dan atau Badan Usaha lain yang menyalurkan BBM subsidi untuk langsung memutuskan hubungan usaha dengan SPBU yang terbukti menjual BBM subsidi kepada penyeleweng BBM,” tutur dia. (inl/OB1)
